Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang resmi memperkuat kolaborasinya untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Pada hari Selasa (13/12), perwakilan tiga negara sepakat untuk menyusun sanksi baru.
Pertemuan yang digelar di Kedutaan Besar AS di Jakarta ini diikuti oleh beberapa tokoh penting seperti Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim, Perwakilan khusus Korea Selatan untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Kim Gunn dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Biro Urusan Asia dan Oseania Funakoshi Takehiro.
Mengutip Reuters, Kim Gunn mengatakan bahwa Korea Utara saat ini menjadi lebih agresif dan terang-terangan dalam menunjukkan ancaman nuklirnya.
"Provokasi lebih lanjut Korea Utara akan ditanggapi dengan tanggapan tegas dan bersatu dari masyarakat internasional," ungkapnya.
Baca Juga: Jepang Berencana Naikkan Pajak Tembakau untuk Mendanai Proyek Pertahanan
Ancaman Serius Bagi Kawasan
Ketiga negara ini kompak akan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap pejabat Korea Utara yang terkait dengan program senjata mulai bulan ini. Pemberian sanksi dipercepat menyusul uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dilakukan Korea Utara 18 November lalu.
Tahun ini Korea Utara telah melakukan lebih dari 60 peluncuran rudal. Korea Selatan dan sekutunya kini memprediksi tetangganya itu akan melanjutkan uji coba senjata nuklir yang telah dihentikan sejak 2017.
Pada kenyataannya, gempuran sanksi AS dalam satu dekade terakhir masih belum mampu melemahkan kemampuan militer Korea Utara. Program rudal yang diciptakan justru disebut semakin canggih dari tahun ke tahun.
"Perilaku Pyongyang menghadirkan salah satu tantangan keamanan paling serius bagi kawasan dan sekitarnya," ungkap Sung Kim.
Pihak Korea Selatan percaya bahwa China, sekutu terdekat Korea Utara, telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi program rudal Pyongyang. Pemerintah Seoul pun yakin Beijing akan terus memainkan peran itu di masa mendatang.
Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Funakoshi Takehiro, mengatakan ketiga negara telah meningkatkan kerja sama keamanan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Badan HAM PBB: Korea Utara Mengesampingkan HAM Demi Penguatan Militer
Takehiro menegaskan bahwa aliansi ini telah menimbang semua opsi, termasuk kemampuan serangan balik jika dibutuhkan.
"Ketiga negara akan memeriksa semua opsi termasuk kemampuan serangan balik dan lebih waspada terhadap ancaman dunia maya. Ketiga negara juga akan tetap terbuka terbuka untuk berdialog dengan Pyongyang," kata Takehiro.
Jepang memiliki perhatian khusus kepada aktivitas dunia maya Korea Utara. Baru-baru ini Jepang menunjuk tiga entitas dan satu individu untuk sanksi baru, termasuk Grup Lazarus yang diduga melakukan serangan siber.
Di level internasional, langkah ketiga negara ini masih harus dipersulit oleh kehadiran China dan Rusia. Dua negara yang memiliki hak veto di PBB itu telah memblokir upaya untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara.
China dan Rusia bahkan merasa PBB harusnya melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara agar pembicaraan damai bisa dimulai, sekaligus menurunkan risiko memburuknya kondisi kemanusiaan di negara itu akibat rentetan sanksi.
