Reporter: Yura Syahrul | Editor: Cipta Wahyana
PHNOM PENH. Wakil Presiden Boediono mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-20 di Peace Palace, Phnom Penh, Kamboja, Selasa pagi (3/4). KTT yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan dihadiri oleh 10 pemimpin negara ASEAN.
Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ada beberapa agenda yang dibahas dalam forum KTT tersebut. Pertama, implementasi piagam ASEAN dengan ditopang tiga pilar yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua, rencana induk koneksitas ASEAN secara fisik. Ketiga, membahas perkembangan-perkembangan kawasan dan penanganan sengketa di Laut China Selatan.
Secara lebih detail, Marty menyatakan, perkembangan di Myanmar menadi salah satu pembahasan para menteri luar negeri dan pemimpin ASEAN. "ASEAN menyambut gembira hasil positif pemilu sela di Myanmar pada hari Minggu lalu," kata dia dalam konferensi pers di depan para wartawan Indonesia sebelum pembukaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Selasa pagi.
Meski begitu, Indonesia menilai seruan pencabutan sanksi internasional terhadap Myanmar selama ini belum cukup ampuh. Menurutnya, perlu ada sebuah langkah nyata secara bersama-sama dari negara-negara ASEAN sehingga Amerika Serikat dan Eropa mau mencabut sanksinya atas Myanmar.
Selain itu, Marty menilai, penyelesaian sengketa Laut China Selatan menunjukkan kemajuan karena China sudah mau membuka diri untuk bernegosiasi. "Sekarang, justru China yang mendesak dilibatkan dalam pembahasan ASEAN mengenai masalah itu," katanya. Ke depan, Indonesia menginginkan garis besar code of conduct di kawasan itu dapat diterapkan. Negara-negara ASEAN juga menyinggung masalah di Semenanjung Korea dengan semangat mengurangi penggunaan senjata nuklir kawasan Asia Tenggara.
Khusus mengenai kepentingan Indonesia, lanjut Marty, Indonesia juga sudah mengadakan pertemuan dengan Thailand dan Vietnam, kemarin. Tapi dia tak menyebutkan topik pembahasan bilateral dua negara tersebut. Sementara perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga merupakan salah satu agenda pembahasan Indonesia bersama negara-negara ASEAN. "Sudah ada road map-nya sehingga dilakukan secara tahap demi tahap. Tapi masih perlu upaya yang lebih keras," tandasnya.
