Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli
Meskipun ada dukungan publik yang luas untuk menelusuri invasif yang ada, para pembela hak asasi manusia dan beberapa anggota parlemen Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah akan menyimpan dan memanfaatkan data tersebut jauh melebihi kebutuhan pandemi.
"Benar-benar salah untuk menyatukan dan mengontrol publik melalui CCTV menggunakan uang pembayar pajak dan tanpa persetujuan dari publik," kata Park Dae-Chul, salah seorang anggota parlemen.
Baca Juga: Kasus COVID-19 harian di Korea Selatan mencapai 7.000 untuk pertama kalinya
Hal itu, Pejabat Bucheon mengatakan tidak ada masalah privasi karena sistem menempatkan mosaik di wajah siapa pun yang bukan subjek.
Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) juga mengatakan penggunaan teknologi tersebut sah digunakan dalam bidang hukum pengendalian dan pencegahan penyakit.
