Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pekan lalu resmi melarang investasi AS di perusahaan-perusahaan China. Larangan investasi oleh Biden ini lebih luas dibanding yang Pemerintahan Donald Trump terapkan sebelumnya.
Dikutip dari Reuters, perintah baru Biden ini pada dasarnya melarang investasi di perusahaan yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan China atawa bidang material yang terkait.
Pada era Trump, larangan hanya menargetkan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atawa berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), kementerian, atau basis industri pertahanan China.
Revisi oleh Pemerintahan Biden menghilangkan persyaratan untuk hubungan langsung ke China, menggunakan bahasa yang lebih kabur bahwa perusahaan harus beroperasi di sektor pertahanan atau pengawasan.
Tujuan dari larangan ini adalah untuk membatasi aliran uang ke perusahaan yang berpotensi mengganggu keamanan AS atau nilai-nilai demokrasi hingga memicu pelanggaran hak asasi manusia.
Secara umum, Biden akan melarang investasi AS di sekitar 60 perusahaan di sektor teknologi pertahanan atau pengawasan China.
Baca Juga: Bersiap melawan China dan Rusia, Joe Biden meminta anggaran pertahanan AS ditambah
Melemahkan perusahaan China
Produsen ponsel pintar ternama, Xiaomi jadi salah satu perusahaan besar yang merasakan dampaknya. Xiaomi kehilangan sekitar US$ 10 miliar dalam kapitalisasi pasar pada bulan lalu setelah dimasukkan dalam daftar perusahaan terlarang.
Xiaomi sempat menggugat kebijakan tersebut karena merasa tidak memiliki keterkaitan dengan pihak militer China. Mereka memenangkan gugatan dan menilai kebijakan Biden terlalu sewenang-wenang dan berubah-ubah.
Bulan lalu, Pemerintahan Biden akhirnya setuju untuk menghapus Xiaomi dari daftar perusahaan yang dilarang. Luokung Technology Corp, perusahaan teknologi pemetaan, juga memenangkan putusan yang serupa dengan Xiaomi.
Dilansir dari Reuters, perusahaan besar China yang masuk daftar larangan Biden termasuk China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd, dan Semiconductor Manufacturing International Corp.
Bill Reinsch, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), memprediksikan, akan ada lebih banyak perusahaan dapat terpengaruh oleh larangan Biden, terutama jika pemerintah AS ingin bertindak lebih agresif.
