Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Situasi di Laut China Selatan makin memanas beberapa waktu terakhir. China sepertinya semakin menegaskan kepemilikannya terhadap wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut. Laut China Selatan merupakan rute utama pengiriman perdagangan global. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan ikan dan kemungkinan cadangan minyak dan gas.
Berikut perkembangan terkini di Laut China Selatan:
- China mengirim pesawat tempur ke Taiwa
Pesawat tempur China tampak berseliweran melintasi selat sempit yang memisahkan daratan dengan Taiwan dengan frekuensi hampir 40 kali pada hari Jumat dan Sabtu.
Melansir CNN, secara keseluruhan, serangan berulang, yang datang dari berbagai arah dan melibatkan kombinasi jet tempur canggih dan pembom berat, menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan lintas selat.
Baca Juga: China rilis video: Jet tempur H-6K ledakkan replika pangkalan udara Guam AS
"Apa yang kita lihat sekarang bukan hanya situasi di seberang Selat Taiwan, tetapi situasi regional. Aktivitas militer China baru-baru ini, terutama dalam beberapa hari terakhir, jelas merupakan ancaman kekuatan, yang merupakan bagian dari serangan verbal dan ancaman militer mereka melawan Taiwan," jelas Presiden Tsai Ing-wen kepada wartawan Minggu seperti dikutip CNN.
Peningkatan aktivitas militer Tiongkok terjadi ketika Keith Krach, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan ekonomi, energi dan lingkungan, mengadakan pertemuan di ibu kota pulau Taipei, menjelang upacara peringatan pada hari Sabtu untuk mantan Presiden Taiwan Lee Teng-hui.
Baca Juga: Jenderal AS beberkan rencana Pentagon hadapi perang nuklir dengan Rusia & China
Reuters memberitakan, Taiwan mengatakan pada hari Senin (21/9/2020) bahwa angkatan bersenjatanya memiliki hak untuk membela diri dan melakukan serangan balasan di tengah "pelecehan dan ancaman".
Ketegangan meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir antara Taipei dan Beijing, yang mengklaim secara demokratis menjalankan Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, untuk diambil paksa jika diperlukan.
Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah "mendefinisikan dengan jelas" prosedur untuk tanggapan pertama pulau itu di tengah "frekuensi tinggi gangguan dan ancaman dari kapal perang dan pesawat musuh tahun ini".
"Taiwan tidak akan memprovokasi tetapi juga tidak takut pada musuh," tambahnya.
- Indonesia siaga penuh
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan operasi keamanan maritim di dekat beberapa pulau di Laut China Selatan setelah kapal penjaga pantai China terlihat wara-wiri di wilayah tersebut. Hal ini meningkatkan kecurigaan Indonesia tentang tindakan yang dilakukan China.
Baca Juga: Prancis-Inggris-Jerman ramai-ramai menentang klaim China di Laut China Selatan
Reuters memberitakan, Aan Kurnia, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia(Bakamla) mengatakan, kapal penjaga pantai China memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil Indonesia di lepas pulau Natuna utara pada hari Sabtu dan akhirnya meninggalkan wilayah tersebut pada hari Senin setelah mendapat peringatan atas yurisdiksi Indonesia.
Di bawah hukum internasional, melewati jalur ini memang diizinkan melalui ZEE negara lain, tetapi Aan mengatakan kapal itu terlalu lama berada di wilayah tersebut.
Baca Juga: Negara-negara ASEAN+3 memperkokoh kerjasama Chiang Mai Initiative Multilateralisation
"Karena yang ini mengapung, lalu berputar-putar, kami menjadi curiga, kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China," katanya.
Dia menambahkan, angkatan laut dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di sana.
Sementara itu, Wang Wenbin, juru bicara kementerian luar negeri China, mengatakan kapal itu melakukan "tugas patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi China".
"Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas," kata Wang dalam konferensi pers seperti yang dilansir Reuters.
Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE pada tahun 2017 menjadi Laut Natuna Utara, sehingga mendorong kembali ambisi teritorial maritim China.
Meskipun China tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 km (1.243 mil) di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia, setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal China di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang mengganggu kegiatan penangkapan ikan dan energi.
- AS: China membuat wilayah Asia tidak aman
Melansir AP, seorang pejabat AS menuduh China pada pekan lalu melakukan penindasan dan berlaku tidak tulus dalam berurusan dengan negara-negara Asia Tenggara.
Baca Juga: Panggil wakil dubes China, Kemenlu: RI tidak mengakui nine dash line
Asisten Menteri Luar Negeri AS David Stilwell mengatakan pada hari Selasa bahwa ketidaktulusan China dapat diilustrasikan dalam perilaku agresifnya di Laut China Selatan, di mana ia telah mengubah terumbu karang yang disengketakan menjadi pos terdepan pulau buatan yang dipersenjatai meskipun ada komitmen untuk tidak memiliterisasi wilayah tersebut.
Dalam kesaksian selanjutnya di hadapan Senat, Stilwell mengatakan sekarang sudah jelas bagi AS dan negara lainnya bahwa China berusaha untuk mengganggu dan membentuk kembali lingkungan internasional untuk menguntungkan Partai Komunis China.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam AS dalam pertemuan ASEAN pekan lalu, dengan mengatakan Washington adalah "pendorong militerisasi terbesar" dan "faktor paling berbahaya yang merusak perdamaian" di kawasan itu.
- Eropa juga menantang klaim China
Prancis, Inggris, dan Jerman telah mengirimkan Note Verbale bersama kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu menentang legalitas klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan. Hal ini dapat dianggap sebagai kemunduran besar bagi agresi Beijing.
Melansir Economic Times, dalam pengajuan Note Verbale ke PBB pada Rabu, 16 September 2020 (Kamis waktu Manila), tiga negara kuat Eropa tersebut menyoroti, bahwa klaim tentang pelaksanaan “hak bersejarah” Beijing atas perairan Laut China Selatan tidak sesuai dengan ketentuan internasional, hukum dan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Tiga negara Eropa menggarisbawahi pentingnya "pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan hak lintas damai yang diabadikan dalam UNCLOS, termasuk di Laut China Selatan."
