Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Trung Nguyen, kepala departemen politik internasional di Vietnam National University, mengatakan Vietnam telah menentang larangan penangkapan ikan sejak diperkenalkan pada tahun 1999. Meski menyadari risiko tindakan hukuman dalam bentuk gangguan perdagangan atau pembatasan perjalanan, Hanoi tidak "terlalu khawatir".
"Hanoi lebih suka melindungi kedaulatannya daripada khawatir tentang memicu permusuhan," katanya. "Vietnam tidak mentolerir fakta bahwa negara raksasa tetangga dapat memberlakukan larangan penangkapan ikan di perairan kami, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut."
Baca Juga: Ratusan kapal Tiongkok diduga terlibat dalam pengerukan ilegal di Laut China Selatan
Filipina
Di Filipina, pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mendukung Vietnam setelah kapal penangkap ikannya tenggelam. Manila juga mengajukan protes diplomatik terhadap China setelah kapal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menunjuk senjata radar ke kapal Angkatan Laut Filipina dan Beijing mendirikan distrik administratif baru untuk memerintah Paracels, Spratlys, dan Macclesfield Bank.
Baca Juga: Penampakan satelit: Terjadi pengerukan ilegal skala besar di Laut China Selatan!
Jay Batongbacal, seorang pakar hukum kelautan dan profesor di Universitas Filipina, mengakui Manila menyatakan posisi yang lebih kuat "yang belum dilakukan baru-baru ini", tetapi tidak mengantisipasi hal-hal yang semakin memanas.
"Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina lebih memilih untuk melakukan diplomasi dengan mengajukan protes tanpa pengumuman kepada publik untuk mengakomodasi keinginan China agar urusan ditangani dengan diam-diam," Batongbacal menjelaskan.
Hal ini berbeda dengan pemerintahan Benigno Aquino sebelumnya, yang membawa Beijing ke pengadilan pada 2013 atas klaim teritorialnya. Setelah Den Haag memutuskan mendukung Filipina pada 2016, Duterte dikritik karena gagal menegakkan keputusan saat ia mengejar bantuan Tiongkok dan kesepakatan investasi.
