Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Negara-negara anggota Group of Seven (G7) dan Uni Eropa tengah mempertimbangkan penetapan harga dasar guna mendorong produksi logam tanah jarang, serta pajak atas beberapa ekspor Tiongkok untuk menarik investasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh empat sumber Reuters yang mengetahui pembahasan tersebut.
Logam tanah jarang merupakan unsur logam yang sulit diekstraksi namun sangat penting untuk pembuatan berbagai produk, mulai dari ponsel, mobil, hingga senjata berteknologi tinggi.
Tiongkok, produsen utama logam tanah jarang di dunia, mengejutkan para pembeli pada April lalu dengan memberlakukan kontrol ekspor atas material tersebut beserta magnet terkait, sebagai bentuk balasan terhadap tarif yang dikenakan Amerika Serikat.
Setelah pabrikan mobil Eropa terancam berhenti produksi, Tiongkok setuju mempercepat penerbitan izin bagi perusahaan Eropa pada Mei, serta “meningkatkan” mekanisme ekspornya ke Uni Eropa pada Juli. Namun, dua bulan kemudian, perusahaan-perusahaan Eropa menyatakan hambatan perizinan yang terus meningkat berisiko menimbulkan kerugian baru dan penghentian produksi.
Mengamankan mineral kritis
Negara-negara G7, kecuali Jepang, sangat bergantung (bahkan sepenuhnya) pada Tiongkok untuk berbagai macam material, mulai dari magnet tanah jarang hingga logam baterai.
Untuk mengatasi risiko keamanan, para pemimpin G7 meluncurkan Rencana Aksi Mineral Kritis pada bulan Juni. Tim teknis bertemu di Chicago awal bulan ini.
"Pokok pembahasan adalah apakah perlu memperketat regulasi investasi asing dalam material kritis agar perusahaan tidak beralih ke Tiongkok," kata salah satu sumber tentang pertemuan di Chicago.
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai apakah G7 harus langsung berkonfrontasi dengan Beijing. Australia juga menghadiri pertemuan tersebut.
Baca Juga: Timah (TINS) dan Sejuta Manfaat Logam Tanah Jarang untuk Indonesia
"Pilihan lainnya adalah pembatasan geografis, tetapi negara-negara G7 terpecah belah," tambah sumber tersebut.
Pembatasan ini dapat mencakup aturan kandungan lokal atau batasan sumber dari negara-negara tertentu seperti Tiongkok dalam tender pengadaan publik.
Dua sumber lain mengatakan bahwa kelompok tersebut membahas jenis pajak atau tarif karbon atas ekspor tanah jarang dan logam volume kecil Tiongkok berdasarkan persentase energi tak terbarukan yang digunakan dalam produksinya.
Sumber tersebut mengatakan para pejabat sedang mempertimbangkan harga dasar yang didukung oleh subsidi pemerintah, yang baru-baru ini diperkenalkan AS untuk mendorong produksi dalam negeri.
Australia secara terpisah mempertimbangkan penetapan harga dasar untuk mendukung proyek-proyek mineral penting, termasuk tanah jarang.
Salah satu sumber menambahkan bahwa Kanada memandang positif gagasan harga dasar tersebut, meskipun belum berkomitmen untuk langkah tersebut.
Tonton: Bahlil: Logam Tanah Jarang Tak Bisa Dikelola Umum
Sumber keempat, seorang pejabat Uni Eropa yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka mengenai topik tersebut, mengatakan bahwa blok tersebut sedang menjajaki berbagai gagasan seperti harga dasar, pembelian bersama, dan kesepakatan timbal balik dalam G7, tetapi belum ada keputusan yang diambil.
Pada bulan Juni, komisaris industri Uni Eropa, Stephane Sejourne, mengatakan bahwa Uni Eropa harus membuat cadangan bersama tanah jarang dan material strategis, serupa dengan cadangan minyak dan gas.
Departemen sumber daya alam Kanada tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters. Gedung Putih belum memberikan komentar langsung.
