Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari Partai Republik menyatakan dukungannya untuk Kamala Harris sebagai calon presiden dalam sebuah surat bersama, menyebut Donald Trump "tidak layak untuk melayani" sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya.
Mantan pejabat dari pemerintahan presiden Partai Republik seperti Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush, dan Donald Trump, serta dari Partai Demokrat Bill Clinton dan Barack Obama, bergabung dalam mendukung Harris, calon presiden dari Partai Demokrat untuk pemilu November ini.
Beberapa mantan anggota Kongres dari Partai Republik juga turut serta dalam dukungan ini.
Pernyataan Surat Dukungan
Surat tersebut menyatakan, "Kami percaya bahwa presiden Amerika Serikat haruslah seorang pemimpin yang berprinsip, serius, dan tegas."
Baca Juga: FBI: Iran Mengirim Dokumen Trump yang Diretas ke Kampanye Biden
Mereka juga menambahkan, "Kami mungkin tidak selalu sepakat dengan Kamala Harris dalam banyak isu kebijakan domestik dan luar negeri, namun kami yakin bahwa ia memiliki kualitas penting untuk menjadi presiden, sementara Donald Trump tidak. Oleh karena itu, kami mendukung pemilihannya sebagai presiden."
Beberapa tokoh yang menandatangani surat tersebut termasuk mantan Menteri Pertahanan William Cohen dan Chuck Hagel, yang pernah menjabat di pemerintahan Clinton dan Obama.
Tokoh lainnya adalah William Webster, mantan direktur CIA dan FBI di bawah pemerintahan Reagan dan George H. W. Bush, serta Michael Hayden, mantan direktur CIA dan NSA di bawah pemerintahan George W. Bush dan Obama.
Kritik terhadap Donald Trump
Surat tersebut secara tegas menentang pencalonan kembali Donald Trump sebagai presiden, dengan menyatakan, "Sebagai presiden, ia mempromosikan kekacauan harian dalam pemerintahan, memuji musuh kita, dan melemahkan sekutu kita. Ia juga mempolitisasi militer, menghina para veteran, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Amerika."
Baca Juga: The Fed Pangkas Suku Bunga, Pasar Soroti Potensi Dampak Ekonomi
Mereka juga menyoroti keterlibatan Trump dalam kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS, serta kecenderungannya terhadap "rayuan dan manipulasi" oleh para pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China.
Selain itu, Trump juga dikritik karena "pengambilan keputusan keamanan nasional yang kacau," yang membuatnya dianggap tidak layak untuk melayani sebagai presiden lagi atau memegang jabatan publik apa pun.
Dukungan untuk Kamala Harris
Para mantan pejabat tersebut juga memuji dukungan Harris terhadap NATO dan Israel, serta komitmennya untuk menandatangani paket keamanan perbatasan bipartisan yang sempat diblokir oleh Partai Republik. Selain itu, Harris berjanji akan mengangkat seorang Republikan dalam pemerintahan yang akan datang sebagai salah satu alasan utama mereka memberikan dukungan.
Beberapa mantan pejabat pemerintahan Trump yang menandatangani surat tersebut termasuk Mark Harvey, mantan asisten khusus presiden, dan Elizabeth Neumann, mantan asisten sekretaris Keamanan Dalam Negeri.
Baca Juga: Debat Donald Trump dan Kamala Harris Pengaruhi Pasar Keuangan Dunia
Gelombang Dukungan Lintas Partai
Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah anggota Partai Republik telah menyeberang garis partai untuk mendukung Harris, termasuk mantan perwakilan Virginia, Barbara Comstock.
Dalam wawancaranya dengan CNN, Comstock menjelaskan keputusannya, dengan mengatakan, "Setelah 6 Januari, setelah Donald Trump menolak selama empat tahun untuk mengakui bahwa ia kalah dalam pemilu 2020, serta ancamannya terhadap demokrasi, saya pikir penting untuk membuka lembaran baru."
Republikan lainnya yang mendukung Harris termasuk Alberto Gonzales, mantan Jaksa Agung Republik di bawah pemerintahan George W. Bush, mantan perwakilan Illinois Adam Kinzinger, serta mantan sekretaris pers Trump Stephanie Grisham dan direktur komunikasi Anthony Scaramucci.
