Melanggar Etika, Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra

Jumat, 29 Agustus 2025 / 16:11 WIB

ILUSTRASI. Menteri Perdana Thailand Paetongtarn Shinawatra memberi isyarat, setelah Mahkamah Konstitusional Thailand menangguhkannya dari tugasnya sambil menunggu kasus yang meminta pemecatannya, di Rumah Pemerintahan di Bangkok, Thailand, 1 Juli 2025. Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya karena pelanggaran etika.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Mahkamah Konstitusi Thailand pada Jumat (29/8/2025) memutuskan memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya karena pelanggaran etika, hanya setahun setelah ia menjabat.

Keputusan ini menjadi pukulan terbaru bagi dinasti politik Shinawatra dan berpotensi membuka babak baru ketidakstabilan politik di Thailand.

Paetongtarn, perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, menjadi kepala pemerintahan keenam dari keluarga atau jaringan politik Shinawatra yang digulingkan oleh militer atau lembaga yudisial dalam pertarungan kekuasaan dua dekade terakhir.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Paetongtarn melanggar etika melalui rekaman percakapan telepon pada Juni lalu yang bocor ke publik.

Dalam percakapan tersebut, ia dinilai terlalu tunduk kepada mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, saat kedua negara berada di ambang konflik perbatasan bersenjata.

Pertempuran akhirnya pecah beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari.

Paetongtarn telah meminta maaf atas insiden itu dan menyatakan tindakannya bertujuan mencegah pecahnya perang.

Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi, menegaskan peran sentral lembaga tersebut dalam perseteruan panjang antara pemerintahan terpilih dari keluarga Shinawatra dan kelompok konservatif-royalis yang berpengaruh di kalangan militer maupun elite politik.

Dampak Politik

Putusan ini memaksa parlemen untuk memilih perdana menteri baru, sebuah proses yang diperkirakan memakan waktu panjang. Partai Pheu Thai, yang dipimpin Paetongtarn, kini kehilangan posisi tawar dan menghadapi tantangan menjaga koalisi rapuh dengan mayoritas tipis.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet yang ada akan memimpin pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga perdana menteri baru terpilih. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk proses pemilihan tersebut.

Ada lima kandidat yang memenuhi syarat menjadi perdana menteri, hanya satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri (77), mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet terbatas dan profil politik yang rendah.

Kandidat lain termasuk mantan PM Prayuth Chan-ocha, yang telah pensiun dari politik namun dikenal memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014, serta Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang sebelumnya menarik partainya dari koalisi Paetongtarn akibat bocornya percakapan telepon tersebut.

Pemecatan Paetongtarn menjerumuskan Thailand ke dalam ketidakpastian politik baru di tengah keresahan publik terhadap reformasi yang macet dan pertumbuhan ekonomi yang lemah, dengan proyeksi hanya 2,3% tahun ini menurut bank sentral.

Koalisi yang mungkin dibentuk Pheu Thai diperkirakan hanya akan memiliki mayoritas tipis dan menghadapi tantangan berulang di parlemen dari oposisi yang kuat dan memiliki dukungan publik besar, termasuk desakan percepatan pemilu.

“Penunjukan perdana menteri baru akan sulit dan bisa memakan waktu lama,” ujar Stithorn Thananithichot, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.

“Tidak mudah menyatukan kepentingan semua pihak. Pheu Thai jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.”