Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Thailand tengah menanti putusan penting Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/8/2025).
Sidang ini bisa berujung pada pemakzulan Paetongtarn yang baru setahun memimpin, sekaligus memicu ketidakpastian politik dan ekonomi di negeri Gajah Putih.
Baca Juga: Baht Thailand dan Peso Filipina Terlemah di Antara Mata Uang Asia yang Lesu
Paetongtarn, putri miliarder sekaligus mantan PM Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika setelah percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen bocor pada Juni lalu.
Dalam percakapan itu, ia dianggap terlalu menuruti Hun Sen di tengah memanasnya konflik perbatasan kedua negara.
Meski telah meminta maaf dengan alasan ingin meredakan ketegangan, kritik dan protes besar tetap menggerogoti legitimasi pemerintahannya.
Konflik bersenjata sempat pecah di perbatasan, namun kini gencatan senjata diberlakukan.
Baca Juga: Kunjungan Turis Asing ke Thailand Turun 7,14% Sepanjang 2025
Jika dicopot, Paetongtarn akan menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, mencerminkan panjangnya tarik-menarik kekuasaan antara dinasti politik Shinawatra dan militer.
Apabila diberhentikan, proses politik baru akan dimulai. Parlemen harus memilih perdana menteri baru dari daftar kandidat hasil pemilu 2023.
Dari lima nama yang tersisa, hanya satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun dengan pengalaman kabinet terbatas.
Sementara itu, tokoh lain seperti Anutin Charnvirakul maupun mantan PM Prayuth Chan-ocha yang memimpin kudeta 2014 masih memiliki pengaruh politik.
“Penunjukan perdana menteri baru akan rumit dan memakan waktu panjang. Pheu Thai ada di posisi lemah, sedangkan kekuatan tawar akan dimiliki partai lain,” jelas Stithorn Thananithichot, pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn.
Baca Juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan
Namun, jika Paetongtarn selamat dari putusan, stabilitas tetap sulit dijaga. Koalisi pemerintahannya hanya memiliki mayoritas tipis dan rawan diguncang protes nasionalis maupun manuver oposisi di parlemen.
Kondisi ini diperkirakan akan memperlambat agenda reformasi sekaligus menekan pemulihan ekonomi Thailand yang masih rapuh.
“Pemerintah akan tetap tidak stabil,” tambah Stithorn. “Sejak rekaman telepon itu bocor, kredibilitas Paetongtarn sudah runtuh.”
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
