Menang Telak, Ini Arti Kemenangan PM Jepang Terkait Hubungan Panas dengan China

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Kemenangan telak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam pemilu terbaru memperkuat posisinya untuk mendorong agenda keamanan yang lebih keras. Langkah ini berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China, yang menilai kebijakan tersebut sebagai tanda kembalinya militerisme Jepang.

Reuters melaporkan, dalam hasil resmi yang diumumkan Minggu, koalisi pemerintah di bawah kepemimpinan Takaichi meraih 352 dari 465 kursi di majelis rendah. Kemenangan besar ini melemahkan oposisi domestik terhadap rencana ekspansi pertahanan Jepang.

Takaichi menegaskan akan mempercepat agenda membangun kekuatan militer untuk menangkal ancaman China terhadap wilayah Jepang, termasuk pulau-pulau yang berdekatan dengan Taiwan.

Sebelumnya, pada November, Takaichi memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing setelah menyatakan Jepang bisa merespons secara militer jika China menyerang Taiwan dan tindakan tersebut juga mengancam wilayah Jepang.

Sikap Keras terhadap China

Sejumlah pengamat menilai pemerintahan Takaichi akan semakin agresif dalam kebijakan pertahanan.

Mantan diplomat AS, Kevin Maher, menyebut Jepang kemungkinan akan semakin vokal dalam menghadapi potensi konflik di Taiwan. Sikap tegas ini, menurutnya, bisa membuat Presiden China Xi Jinping semakin memahami garis keras yang diambil Tokyo.

China bereaksi keras terhadap pernyataan Takaichi soal Taiwan. Beijing menuduh Jepang mengarah kembali ke jalur militerisme dan menjanjikan langkah-langkah balasan, termasuk pembatasan perjalanan ke Jepang serta pembatasan ekspor komoditas strategis seperti rare earth.

Analis Jepang, Shingo Yamagami, menyebut isu China sebagai agenda tersembunyi dalam pemilu kali ini. Menurutnya, pemilih Jepang memilih untuk bersikap tegas, bukan mengalah, di tengah tekanan ekonomi dan keamanan dari Beijing.

Perwakilan Taiwan di Jepang juga menyambut kemenangan Takaichi sebagai sinyal bahwa Jepang tidak gentar terhadap tekanan China.

Namun, Kementerian Luar Negeri China kembali mendesak Tokyo menarik pernyataan soal Taiwan dan menegaskan satu pemilu tidak akan mengubah kebijakan Beijing terhadap Jepang.

Belanja Militer & Revisi Konstitusi

Takaichi telah mempercepat belanja pertahanan hingga mencapai 2% dari produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan standar NATO. Ia juga berencana melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan memperluas kerja sama pengembangan alutsista dengan negara lain.

Pemerintahannya juga akan menyusun strategi keamanan nasional baru yang berpotensi mendorong belanja militer hingga sekitar 3% dari PDB, menyusul tekanan dari Presiden AS Donald Trump agar sekutu meningkatkan anggaran pertahanan.

Jepang juga mengambil pelajaran dari perang Ukraina, dengan menambah stok amunisi dan membeli peralatan baru seperti drone untuk menghadapi potensi konflik berkepanjangan.

Namun, ambisi ini bisa dibatasi oleh tekanan fiskal, mengingat rencana pemotongan pajak dan stimulus ekonomi yang juga akan membebani anggaran negara.

Tonton: Elon Musk: AS 1.000 Persen Bisa Bangkrut akibat Utang Nasional

Kemenangan besar ini juga membuka peluang bagi agenda sensitif yang selama ini tabu, yakni revisi konstitusi pasifis Jepang untuk secara resmi mengakui Pasukan Bela Diri sebagai militer. Meski masih membutuhkan dukungan majelis tinggi dan referendum nasional, peluang tersebut dinilai sebagai yang terbaik dalam sejarah politik Jepang modern.