Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Takaichi telah mempercepat belanja pertahanan hingga mencapai 2% dari produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan standar NATO. Ia juga berencana melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan memperluas kerja sama pengembangan alutsista dengan negara lain.
Pemerintahannya juga akan menyusun strategi keamanan nasional baru yang berpotensi mendorong belanja militer hingga sekitar 3% dari PDB, menyusul tekanan dari Presiden AS Donald Trump agar sekutu meningkatkan anggaran pertahanan.
Jepang juga mengambil pelajaran dari perang Ukraina, dengan menambah stok amunisi dan membeli peralatan baru seperti drone untuk menghadapi potensi konflik berkepanjangan.
Namun, ambisi ini bisa dibatasi oleh tekanan fiskal, mengingat rencana pemotongan pajak dan stimulus ekonomi yang juga akan membebani anggaran negara.
Tonton: Elon Musk: AS 1.000 Persen Bisa Bangkrut akibat Utang Nasional
Kemenangan besar ini juga membuka peluang bagi agenda sensitif yang selama ini tabu, yakni revisi konstitusi pasifis Jepang untuk secara resmi mengakui Pasukan Bela Diri sebagai militer. Meski masih membutuhkan dukungan majelis tinggi dan referendum nasional, peluang tersebut dinilai sebagai yang terbaik dalam sejarah politik Jepang modern.













