Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan kontrol ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap pengiriman chip komputasi canggih ke China tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau perkembangan teknologi Tiongkok.
Hal itu dikatakan Blinken dalam wawancara dengan National Public Radio pada hari Jumat (26/4).
Sejak tahun 2022, para pejabat AS telah memberlakukan kontrol besar-besaran terhadap chip komputasi yang dapat diekspor ke China, memotong beberapa penjualan antara lain dari Nvidia, Advanced Micro Devices, dan Intel. Kontrol tersebut mengikuti larangan sebelumnya atas pengiriman chip ke Huawei Technologies.
Baca Juga: Menlu AS Antony Blinken Ungkap Kekhawatiran Dukungan China pada Militer Rusia
Namun para pejabat AS telah memberikan setidaknya dua perusahaan AS yaitu Intel dan Qualcomm lisensi untuk tetap mengirimkan chip ke Huawei, yang menggunakan chip Intel untuk memberi daya pada model laptop baru.
Dua anggota parlemen Partai Republik awal pekan ini mengkritik pengecualian untuk Intel, namun dalam wawancara dengan NPR, Blinken menyoroti perangkat tersebut sebagai tanda bahwa AS tidak berusaha untuk membuat Tiongkok tertatih-tatih.
“Saya melihat Huawei baru saja mengeluarkan laptop baru yang dibanggakannya berkemampuan AI, dan menggunakan chip Intel,” kata Blink kepada pembawa acara NPR Steve Inskeep saat mengunjungi Beijing.
“Saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini membendung atau menahan Tiongkok,” ujar Blinken.
Baca Juga: Wah, AS Ancam Putus Akses Bank Asal China dari Sistem Keuangan Global
Lisensi Intel dan Qualcomm untuk menjual ke Huawei diberikan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan tetap berlaku di bawah Presiden Joe Biden.
Pesaing langsung perusahaan-perusahaan tersebut, AMD dan MediaTek belum menerima pengecualian serupa, dan baik pemerintahan Trump maupun Biden tidak menjelaskan alasannya.
