kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Mewakili 26 negara, China kritik upaya pelanggaran HAM AS dan negara barat lainnya


Selasa, 06 Oktober 2020 / 11:29 WIB
Mewakili 26 negara, China kritik upaya pelanggaran HAM AS dan negara barat lainnya
ILUSTRASI. Di hadapan Majelis Umum PBB, delegasi China menegaskan adanya risiko pelanggaran HAM pada kebijakan ekonomi AS dan negara barat lainnya.


Sumber: Xinhua | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Delegasi China pada Debat Umum Komite Ketiga Majelis Umum PBB, Senin (5/10), menyampaikan kritiknya pada AS dan negara barat lainnya karena melanggar hak asasi manusia.

Zhang Jun, perwakilan tetap China untuk PBB menyampaikan sikap dan kritik terbuka tersebut mewakili 26 negara lain yang hadir.

Kedua puluh enam negara tersebut adalah Angola, Antigua dan Barbuda, Belarus, Burundi, Kamboja, Kamerun, China, Kuba, Korea Utara, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Iran, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Pakistan, Palestina, Rusia, Saint Vincent dan Grenadines, Sudan Selatan, Sudan, Suriname, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe.

Baca Juga: Samsung dan Huawei masih merek smartphone paling populer di dunia

Dikutip Xinhua, kritik delegasi China ini merupakan respons atas perilaku AS dan negara-negara barat yang seolah menutup mata atas kebutuhan negara miskin dan berkembang akan bantuan Covid-19.

"Kami terus menyaksikan penerapan tindakan koersif sepihak, yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, multilateralisme dan norma-norma dasar hubungan internasional," ungkap Zhang seperti dikutip Xinhua.

Zhang menjelaskan bahwa tindakan pemaksaan sepihak memiliki dampak yang tidak dapat disangkal pada hak asasi manusia, karena menghalangi realisasi penuh pembangunan sosial dan ekonomi dan menghambat kesejahteraan penduduk di negara-negara yang terkena dampak, khususnya wanita, anak-anak, termasuk remaja, orang tua dan orang dengan cacat.

"Ini sangat relevan dalam konteks pandemi Covid-19. Pejabat senior PBB dan komunitas internasional telah menyadari dampak negatif yang berat dari tindakan ini," ungkap Zhang.

Pernyataan China menyerukan tindakan mendesak dan efektif untuk menghilangkan penggunaan tindakan ekonomi koersif sepihak terhadap negara berkembang.

Baca Juga: Pandemi virus corona paksa warga Filipina kembali ke sistem perdagangan barter




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×