Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Thailand kembali dilanda ketidakpastian politik setelah Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Jumat lalu (29/8).
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Paetongtarn melanggar etika itu memicu perebutan dukungan di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Pertarungan Dua Kubu Besar
Partai terbesar di parlemen dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (1/9) untuk menentukan arah dukungan dalam proses pembentukan pemerintahan baru. Dua kubu politik kini bersaing ketat mencari suara, dengan harapan dapat mengamankan mayoritas.
Situasi semakin rumit karena Partai Rakyat (People’s Party)—yang menempati hampir sepertiga kursi parlemen—menyatakan tidak ingin bergabung dengan pemerintahan mana pun. Namun, posisinya menjadikan partai oposisi progresif itu sebagai “kingmaker” yang berpotensi mengubah peta politik.
Baca Juga: Perdana Menteri Thailand Diberhentikan, Ini Daftar Calon Penggantinya
Parlemen dijadwalkan menggelar sidang khusus mulai Rabu (3/9) dan siap mengadakan pemungutan suara pemilihan perdana menteri baru jika kandidat telah resmi diajukan.
Dinasti Shinawatra Kembali Tumbang
Paetongtarn, 39 tahun, merupakan perdana menteri keenam dari atau yang didukung keluarga Shinawatra yang harus lengser akibat intervensi militer maupun keputusan yudisial dalam dua dekade terakhir. Ia juga menjadi perdana menteri kedua yang jatuh dalam kurun waktu setahun.
Partai Pheu Thai, yang didirikan ayahnya, Thaksin Shinawatra, kini menghadapi tugas berat untuk menjaga keutuhan koalisi yang kian kehilangan dukungan publik. Kondisi ini membuka peluang manuver politik dari mantan sekutu, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin tokoh ambisius Anutin Charnvirakul.
Peran Penentu Partai Rakyat
Dalam pusaran tarik-menarik politik ini, sorotan tertuju pada Partai Rakyat, reinkarnasi partai progresif pemenang Pemilu 2023 yang kala itu gagal berkuasa akibat blokade politik dari kelompok pro-militer dan loyalis kerajaan.
Partai tersebut menyatakan hanya akan mendukung partai yang berkomitmen menggelar referendum amandemen konstitusi serta membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan.
Anutin dari Bhumjaithai dan pimpinan Pheu Thai sama-sama telah bertemu dengan Partai Rakyat dan menyatakan kesediaan memenuhi syarat tersebut.
Baca Juga: Melanggar Etika, Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra
“Kita berada dalam krisis politik dan perlu mencari solusi bersama,” kata Phumtham Wechayachai, perdana menteri sementara dari Pheu Thai.
“Kami menyerahkan keputusan akhir kepada Partai Rakyat,” tambahnya.
Jalan Menuju Pemerintahan Baru Masih Panjang
Dengan peta politik yang cair, riwayat pengkhianatan antarkoalisi, serta kekuatan finansial masing-masing kubu, peluang terjadinya deadlock sangat besar. Proses pembentukan pemerintahan baru diperkirakan akan berjalan panjang, karena tidak ada batas waktu resmi untuk memilih perdana menteri.
Kebuntuan politik ini muncul di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi dan prospek suram bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut.
