Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa (7/9) mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak pada pekerja, pengusaha dan beberapa investor demi mengatasi krisis pendanaan perawatan kesehatan dan sosial.
Tidak hanya itu, Johnson juga akan mencoba mengatasi banyaknya jaminan kesehatan yang belum disalurkan selama berbulan-bulan sehingga membuat banyak oran kesulitan selama pandemi.
"Saya akan merasa bersalah jika mengatakan bahwa kami dapat membayar pemulihan ini tanpa mengambil keputusan yang sulit, tetapi tetapi bertanggung jawab tentang bagaimana kami membiayainya," ungkap Johnson kepada parlemen, seperti dilansir Reuters.
Rencana Johnson untuk menaikkan pajak ini dianggap melanggar janji kampanyenya pada tahun 2019 lalu yang mengatakan tidak akan menaikkan pungutan tersebut untuk mendanai perawatan sosial.
Keputusan ini juga mulai mendapat banyak kritik dan teguran dari anggota partainya, Partai Konservatif. Langkah ini dikhawatirkan bisa membuat Johnson dan partai kehilangan dukungan pada pemilihan berikutnya pada tahun 2025.
Baca Juga: Masyarakat Yangon panik membeli beras dan obat-obatan, apa yang terjadi di Myanmar?
Johnson menguraikan bahwa kebijakan berupa retribusi kesehatan dan perawatan sosial baru akan menaikkan tingkat pajak gaji Asuransi Nasional yang dibayarkan oleh pekerja dan pengusaha sebesar 1,25%. Kenaikan yang sama juga diterapkan pada pajak atas dividen pemegang saham.
Dalam penjelasannya, Johnson mengatakan kenaikan itu akan meningkatkan pemasukan hingga 36 miliar pound (US$ 50 miliar) selama tiga tahun ke depan.
"Anda tidak dapat memperbaiki kesehatan dan perawatan sosial tanpa reformasi jangka panjang. Rencana yang saya buat hari ini akan memperbaiki semua masalah itu bersama-sama," tegas Johnson.
Seperti banyak pemimpin negara Barat lainnya, saat ini Johnson menghadapi tuntutan untuk mengeluarkan lebih banyak uang di sektor kesejahteraan. Di sisi lain, pinjaman pemerintah Inggris dilaporkan telah menggelembung hingga 14,2%, kondisi ini terakhir kali terjadi pada akhir Perang Dunia II.
Johnson yang telah membawa banyak perubahan bagi Inggris, termasuk memenangkan Inggris dalam pemungutan suara Brexit, berharap kebijakan pajak jangka panjangnya ini bisa memberikan warisan yang baik bagi negara di masa mendatang.
