Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Menteri Urusan Agama Malaysia membuat sebuah proposal kontroversial yakni untuk menangkap dan 'mendidik' orang-orang transgender.
Hal ini tak pelak ditentang oleh para aktivis domestik yang mengatakan akan menghadapi pukulan lebih jauh terhadap catatan hak asasi manusia pemerintah yang sudah goyah.
Baca Juga: Perompakan di Selat Singapura naik tajam, kebanyakan di perairan Indonesia
Zulkifli Mohamad dari koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia telah memberikan "lisensi penuh" kepada otoritas Islam untuk memastikan orang-orang transgender kembali "ke jalan yang benar".
“Islam adalah agama yang ingin mendidik. Kami akan bekerja menuju upaya terkoordinasi dari semua lembaga di bawah sayap urusan agama di departemen perdana menteri," katanya dalam sebuah postingan Facebook.
Pengumuman itu memicu protes dari para aktivis, yang menunjukkan bahwa hanya dalam empat bulan sejak berkuasa, koalisi telah menekan anggota serikat dan jurnalis dan melarang sebuah buku tentang pemilihan umum 2018 di mana pemerintahan sebelumnya, Pakatan Harapan, menggulingkan Barisan Nasional setelah 61 tahun berkuasa.
“Ini akan mendorong kekerasan main hakim sendiri. Kami melihat ini terjadi selama pemerintahan Barisan Nasional dan tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu,” kata Mitch Yusmar Yusof, Direktur Eksekutif organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Seed Foundation. “Identifikasi kambing hitam atau target yang paling mudah, membuat pernyataan, mendapatkan kepercayaan dan suara publik," lanjutnya.
Baca Juga: AS terbankan drone canggih hingga pesawat anti kapal selam ke Laut China Selatan
Kemudian LSM Justice for Sisters menggambarkan kata-kata sang menteri sebagai suatu hal yang tidak bertanggung jawab.
“Pernyataannya akan meningkatkan diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap wanita transgender dengan impunitas oleh petugas penegakan Departemen Islam serta anggota masyarakat. Kami sudah mengamati pertanyaan dan kekhawatiran tentang keamanan pribadi, keselamatan dan kesejahteraan oleh orang-orang transgender di seluruh negeri sejak rilis pernyataan itu," tulis pernyataan mereka.
Perikatan Nasional terdiri dari faksi-faksi sempalan Pakatan Harapan serta para pemimpin dari koalisi Barisan Nasional, yang terkenal kejam dalam menentang perbedaan pendapat.
Sejak Perikatan Nasional berkuasa, penyelidikan polisi telah dilakukan terhadap beberapa politisi oposisi, seorang aktivis anti-korupsi dan beberapa anggota serikat buruh yang memprotes dugaan pelanggaran perburuhan ikut ditangkap.
Baca Juga: Tudingan Inggris, Amerika, Kanada: Rusia mencoba curi data vaksin Covid-19
Portal berita Malaysiakini menghadapi tuntutan penghinaan terhadap proses persidangan, sementara wartawan dari outlet berita internasional Al Jazeera sedang diselidiki untuk sebuah film dokumenter tentang serangan imigrasi selama penguncian virus corona.
Para aktivis mengatakan komunitas LGBT adalah target populer bagi para politisi yang berusaha menopang dukungan dari bank suara konservatif.
Asal tahu, hukum Islam di Malaysia melarang homoseksualitas sementara hukum sekulernya mengkriminalkan seks "tidak wajar". Undang-undang tingkat negara mengizinkan hukuman fisik untuk hubungan seksual sesama jenis, sementara terapi konversi - termasuk konseling agama - adalah hal biasa.
Baca Juga: Kartel narkoba di Kolombia tak segan tembak mati warga pelanggar aturan lockdown
