Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Doug Burgum mengumumkan langkah-langkah untuk membuka lebih banyak lahan bagi penyewaan minyak dan gas serta mencabut pembatasan pembangunan pipa LNG dan jalan pertambangan di Alaska.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk menghilangkan hambatan dalam pengembangan energi di negara bagian tersebut.
Baca Juga: Trump: Jepang dan Korea Selatan Ingin Bermitra untuk Bangun Jaringan Pipa Gas Alaska
Burgum mengatakan bahwa pemerintah berencana membuka kembali 82% dari National Petroleum Reserve di Alaska yang tersedia untuk disewakan serta membuka kembali 1,56 juta acre di Coastal Plain dari Arctic National Wildlife Refuge untuk pengeboran minyak dan gas.
Selain itu, pemerintahan Trump juga akan mencabut pembatasan pada lahan di sepanjang Koridor Pipa Trans-Alaska dan Jalan Raya Dalton di utara Sungai Yukon, serta menyerahkan lahan tersebut kepada Negara Bagian Alaska.
Langkah ini akan membuka jalan bagi proyek Ambler Road dan Pipa Gas Alam Cair (LNG) Alaska.
"Sudah saatnya AS memanfaatkan sumber daya Alaska yang melimpah dan sebagian besar belum tergarap sebagai jalan menuju kemakmuran bagi negara, termasuk warga Alaska," kata Burgum, Kamis (20/3).
Pengeboran di Cagar Alam Arktik yang masih alami di Alaska telah lama menjadi sumber perdebatan.
Baca Juga: Trump Kembali Lontarkan Kebijakan Kontroversial Terkait Penamaan Gunung di Alaska
Para legislator dan perusahaan suku di Alaska mendukung pembukaan lebih banyak lahan untuk pengeboran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, pemerintahan dari Partai Demokrat cenderung ingin melindungi ekosistem dan satwa liar setempat.
Pada 8 Januari lalu, lelang sewa lahan yang diwajibkan oleh Kongres di bawah Departemen Dalam Negeri pemerintahan Biden tidak menarik tawaran dari perusahaan energi mana pun.
Pemerintahan Biden tahun lalu juga menolak proyek Ambler Road, sebuah jalan sepanjang 211 mil yang diusulkan untuk menghubungkan daerah pertambangan logam tanah jarang.
Baca Juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru atas Minyak Iran, Kilang 'Teapot' China Jadi Korbannya
Gubernur Alaska dari Partai Republik, Mike Dunleavy, serta delegasi kongres negara bagian itu telah mendorong pembalikan kebijakan pemerintahan Biden terkait pengelolaan sumber daya Alaska.
Namun, industri minyak masih ragu untuk buru-buru berinvestasi di Alaska mengingat risikonya yang tinggi dan kemungkinan perubahan politik dalam empat tahun mendatang yang dapat kembali membatasi eksplorasi di wilayah tersebut.
