Pendiri Telegram Pavel Durov Mengecam Pemerintah Prancis, Ada Apa?

Senin, 25 Agustus 2025 / 11:07 WIB

ILUSTRASI. Chief Executive Officer (CEO) Telegram Pavel Durov memberi keterangan usai pertemuan dengan Menkominfo di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (1/8/2017). Kedatangan CEO Telegram tersebut terkait pemblokiran situs web Telegram beberapa waktu lalu oleh Kemenkominfo serta untuk membicarakan cara memusnahkan propaganda kelompok ekstrimis Islamic State in Iraq and Syria(ISIS) di Telegram. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sumber: Cointelegraph | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pendiri aplikasi perpesanan Telegram Pavel Durov mengecam pemerintah Prancis dan menyebut penyelidikan kriminal terhadap dirinya tidak menunjukkan bukti pelanggaran apa pun, meski sudah berjalan setahun sejak penangkapannya pada 2024.

Melansir laman Cointelegraph Senin (25/8/202%), dalam unggahan di kanal Telegram pribadinya pada Minggu (24/8), Durov menyebut penahanannya tahun lalu “belum pernah terjadi sebelumnya” serta “secara hukum dan logika tidak masuk akal.”

Menurutnya, tidak logis jika seorang eksekutif teknologi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan para pengguna independen.

“Setahun kemudian, penyelidikan masih kesulitan menemukan apa pun yang salah dari saya maupun Telegram. Praktik moderasi kami sudah sesuai dengan standar industri, dan Telegram selalu menanggapi setiap permintaan resmi dari otoritas Prancis,” tulis Durov.

Ia menambahkan, sampai kini dirinya masih diwajibkan kembali ke Prancis setiap 14 hari, tanpa kepastian tanggal banding.

Durov memperingatkan bahwa langkah pemerintah Prancis telah merusak citra negara itu sebagai negara bebas.

Penangkapan Durov pada Agustus 2024, terkait kebijakan moderasi konten di Telegram, memicu kecaman luas dari komunitas kripto, kelompok hak asasi manusia, hingga aktivis kebebasan berekspresi.

Mereka menuding Prancis berusaha menekan Durov agar mau melakukan sensor di platformnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah tudingan bernuansa politik.

“Dalam negara hukum, kebebasan dijalankan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, untuk melindungi warga dan menghormati hak-hak dasar mereka,” tulis Macron dalam sebuah unggahan di X pada 26 Agustus 2024.

Durov sendiri menegaskan Telegram tidak akan pernah menyerahkan kunci enkripsi ataupun membuat pintu belakang (backdoor) ke aplikasinya.

Ia menekankan, perusahaan lebih memilih hengkang dari suatu yurisdiksi ketimbang menyerah pada tekanan sensor.