Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - TEHRAN. Agensi Energi Atom Internasional (IAEA) meminta Iran memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keberadaan partikel uranium di tiga lokasi nuklir rahasia yang tidak dilaporkan.
Badan PBB tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mempercayai pernyataan Iran tentang aktivitas nuklir di situs Marivan, Varamin dan Turquzabad.
Dilansir dari Arab News, Iran dan IAEA pada bulan Maret lalu telah sepakat untuk menyelesaikan masalah situs tersebut. Kepala IAEA, Rafael Grossi, kabarnya akan segera melaporkan hasil pengamatannya kepada dewan pengawas pekan depan.
Salah satu situs yang ada di distrik Turquzabad disebut telah digunakan untuk menyimpan uranium pada 2018.
Baca Juga: Iran Desak AS Buat Keputusan untuk Hidupkan Kembali Kesepakatan Nuklir
Iran merasa laporan terbaru IAEA tidak adil karena sarat akan pengaruh Israel.
"Dikhawatirkan tekanan politik yang dilakukan oleh rezim Zionis dan beberapa aktor lainnya telah membuat laporan agensi berubah, dari teknis menjadi bermuatan politik," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh.
Tuduhan Iran tersebut bukan tanpa alasan. Pada hari Selasa, Israel telah menuduh Iran mencuri dokumen dari IAEA untuk menyembunyikan bukti rencananya membangun bom nuklir.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, secara terbuka melayangkan tuduhan tersebut.
Baca Juga: Iran Peringatkan Israel: Jangan Lakukan Gerakan Terkecil Sekalipun terhadap Kami
"Iran mencuri dokumen rahasia dan menggunakan informasi itu untuk secara sistematis menghindari penyelidikan nuklir. Bagaimana kami bisa tahu? Karena kami mendapatkan rencana penipuan Iran," kata Bennett, seperti dikutip Arab News.
Sementara itu, perwakilan Iran di IAEA, Mohammad Reza Ghaebi, menilai laporan itu tidak mencerminkan kerja sama ekstensif dengan badan PBB tersebut. Ghaebi melihat penerbitan laporan tersebut memiliki konsekuensi merusak hubungan kerja sama.
"Iran menganggap pendekatan ini tidak konstruktif untuk hubungan dekat dan kerja sama saat ini antara negara dan IAEA. Badan tersebut harus menyadari konsekuensi destruktif dari penerbitan laporan sepihak tersebut," kata Ghaebi.
