kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pengembang properti China berutang pajak CNY 3,8 T


Selasa, 26 November 2013 / 21:56 WIB
Pengembang properti China berutang pajak CNY 3,8 T
ILUSTRASI. Foto udara perumahan di kawasan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (9/2/2022). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj.


Sumber: Bloomber | Editor: Dessy Rosalina

SHANGHAI. Sekali lagi, industri properti China memanas. Namun, kali ini akar pemasalahan bukanlah ancaman gelembung (bubble) properti. Isu utang pajak jumbo kini membayangi industri properti China.

Kemarin, China Central Television (CCTV) melaporkan, sebanyak 45 pengembang properti menunggak pajak sebesar CNY 3,8 triliun atau US$ 624 miliar dari tahun 2005 hingga tahun 2011. Televisi milik pemerintah ini bahkan mengungkapkan secara gamblang sederet pengembang yang menunda pembayaran pajak.

Misalnya, Agile Property Holdings Ltd yang berutang CNY 8,3 miliar. Nama Soho China Ltd dan China Vanke Co, dua pengembang properti terbesar di Beijing juga masuk daftar hitam pemerintah. Laporan CCTV sontak menebarkan kecemasan. Sebagai bukti, saham Agile turun 2,57% menjadi HK$ 8,72 di bursa saham Hong Kong. Ini adalah level harga terendah sejak 8 Oktober 2013.

Jurubicara China Vanke yang menolak disebutkan identitasnya mengklaim, laporan CCTV berdasarkan asumsi yang salah. "Perhitungan pajak itu salah. Pengembang hanya membayar pajak untuk proyek yang sudah selesai, tidak termasuk yang masih dibangun," ujar dia kepada Bloomberg.

Jinsong Du, Analis Credit Suisse Hong Kong, menyatakan, kredibilitas perhitungan pajak developer tersebut meresahkan industri properti. "Laporan ini meresahkan. Namun sepertinya pemerintah belum akan bertindak tegas," ujar dia. Menurut Du, sentimen utang pajak tersebut hanya akan menjadi sentimen sementara. Sebab, saat ini berlaku insentif perpanjangan waktu pembayaran pajak.

Pemerintah biasanya mengizinkan pengembang memperpanjang masa pembayaran pajak. Insentif ini bertujuan agar pengembang properti leluasa untuk membeli lahan lain. Catatan saja, perhitungan utang pajak developer merupakan hasil hitungan Li Jinsong. Dia adalah pengacara sekaligus akuntan di Beijing.

Johnson Hu, Analis CIMB-GK Hong Kong, meragukan metode perhitungan Hu. Sebba, pajak developer sekitar 7%-8% dari penjualan kotor. Hitungan Li, 45 developer berutang pajak sebesar CNY 3,8 triliun atau sebesar 14% dari total penjualan senilai CNY 54 triliun selama periode delapan tahun terakhir.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×