Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Para pemimpin dari China, Jepang, dan Korea Selatan bertemu dalam perundingan tiga arah pertama dalam empat tahun pada hari Senin di Seoul, dengan tujuan menghidupkan kembali dialog perdagangan dan keamanan yang terhambat oleh ketegangan global.
Perdana Menteri China Li Qiang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengadopsi pernyataan bersama mengenai enam bidang, termasuk ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran antarmasyarakat, kesehatan, serta populasi lanjut usia, menurut pejabat Seoul.
Mereka juga diperkirakan akan sepakat untuk melanjutkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas tiga pihak yang telah terhenti sejak 2019, menurut laporan media Jepang.
Baca Juga: China Siapkan Armada Feri untuk Serang Taiwan
China, Korea Selatan, dan Jepang, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, berusaha mengelola meningkatnya ketidakpercayaan di tengah persaingan antara Beijing dan Washington, serta ketegangan mengenai Taiwan yang memerintah secara demokratis dan diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya.
KTT hari Senin ini diadakan sehari setelah para pemimpin bertemu secara terpisah untuk melakukan pembicaraan bilateral satu sama lain.
Dalam pertemuan tersebut, Li dan Yoon menyetujui dialog diplomatik dan keamanan serta melanjutkan perundingan perdagangan bebas, sementara Kishida dan Perdana Menteri Tiongkok membahas Taiwan dan sepakat untuk mengadakan babak baru dialog ekonomi bilateral tingkat tinggi.
Yoon juga meminta China untuk memainkan peran konstruktif dengan mitranya di Korea Utara, yang terus memperluas persenjataan nuklir dan rudalnya yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga: AS & Jepang Siap Lahirkan Senjata Canggih Penghalau Rudal Hipersonik
Korea Utara telah memberi tahu Jepang tentang rencananya untuk meluncurkan roket yang membawa satelit luar angkasa antara tanggal 27 Mei dan 4 Juni, kata Penjaga Pantai Jepang pada hari Senin.
Para pejabat dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan telepon sebagai tanggapan atas pemberitahuan tersebut dan menuntut agar Korea Utara membatalkan peluncuran tersebut karena negara itu akan menggunakan teknologi rudal balistik yang melanggar resolusi PBB, kata Kementerian Luar Negeri Jepang.
