Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus pemecatan tidak adil yang melibatkan perusahaan media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, telah menarik perhatian publik setelah badan peradilan ketenagakerjaan Irlandia, Workplace Relations Commission (WRC), memutuskan agar perusahaan membayar kompensasi sebesar lebih dari €550.000 (US$602.640) kepada mantan karyawan.
Kasus ini mencerminkan implikasi serius dari perubahan besar yang terjadi di perusahaan setelah Elon Musk mengambil alih, dan memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh perusahaan dalam menangani isu ketenagakerjaan.
Gary Rooney, yang menjabat sebagai kepala pengadaan senior di X saat pemecatannya pada Desember 2022, telah bekerja di perusahaan sejak September 2013.
Rooney merupakan salah satu dari ribuan karyawan Twitter yang menerima email dari Elon Musk, pemilik baru perusahaan, yang meminta mereka untuk memilih antara tetap bekerja dengan jam kerja panjang dalam "intensitas tinggi" selama transformasi perusahaan, atau menerima tawaran buyout.
Baca Juga: Begini Reaksi Pemimpin Bisnis dan Politisi AS Terhadap Percakapan Elon Musk dan Trump
Keputusan Komisi Ketenagakerjaan Irlandia
Dalam sidang yang berlangsung, Komisi Ketenagakerjaan Irlandia menolak argumen X bahwa Rooney mengundurkan diri secara sukarela karena tidak mengklik kotak konfirmasi dalam email yang dikirimkan.
Komisi tersebut menilai bahwa tidak mengklik "ya" tidak dapat dianggap sebagai tindakan pengunduran diri. Keputusan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah WRC dan mencerminkan tingkat keseriusan dan beratnya kasus tersebut.
Menurut Barry Kenny, pengacara penggugat, keputusan ini menegaskan bahwa tidak dapat diterima bagi Musk atau perusahaan besar manapun untuk memperlakukan karyawan dengan cara semacam ini. Penghargaan rekor yang diberikan menunjukkan keseriusan dan bobot dari kasus ini.
Sejak Musk mengambil alih Twitter, perusahaan telah mengalami berbagai perubahan signifikan yang berdampak pada struktur dan kebijakan ketenagakerjaan. Sebelum akuisisi, Twitter memiliki sekitar 500 karyawan di Dublin. Namun, setelah akuisisi, perusahaan mengalami eksodus staf global yang signifikan.
Keputusan WRC juga mencatat bahwa email yang dikirimkan oleh Musk terjadi pada masa perubahan cepat di Twitter, dengan komunikasi yang tidak konsisten, kontradiktif, dan membingungkan dari pihak perusahaan terkait akuisisi oleh Musk. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan memperkuat posisi penggugat bahwa keputusan pemecatan tersebut tidak adil.
Baca Juga: Pelanggan Tesla di India Sudah Menunggu 7 Tahun Namun Mobilnya Tak Kunjung Datang
Dampak dan Implikasi Hukum
Kasus ini adalah salah satu dari serangkaian kasus hukum yang muncul sejak Musk membeli Twitter. Beberapa tuntutan hukum lain juga telah diajukan, mengklaim bahwa karyawan Twitter tidak menerima tunjangan pesangon yang dijanjikan.
Situs ini juga telah menjadi sorotan lebih intens sejak akuisisi, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang adil dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
X tidak segera memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar mengenai keputusan ini. Perusahaan memiliki waktu 42 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Ketenagakerjaan, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari kasus ini dan memberikan preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan.
Berita Terkait
Kebijakan Baru, Platform X Mengizinkan Konten Dewasa
