Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi dari Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan blok oposisi akan menandatangani pakta kerja sama pada hari Senin untuk memastikan stabilitas politik selama pandemi COVID-19, dalam suatu langkah yang dapat membantu perdana menteri dalam masalah apa pun.
Ismail Sabri menjabat bulan lalu dengan mayoritas parlemen yang tipis, menjadi perdana menteri ketiga dalam beberapa tahun, tetapi raja konstitusional negara itu telah memintanya untuk menghadapi mosi percaya untuk membuktikan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Parlemen dijadwalkan bersidang mulai Senin tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan.
Dalam pernyataan bersama pada Minggu malam, perwakilan dari pemerintah dan blok oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim mengatakan mereka telah sepakat untuk fokus pada "inisiatif dan reformasi transformasi."
Baca Juga: Supaya Didukung Oposisi, PM Malaysia Ismail Sabri Menawarkan Reformasi Politik
“Semua pihak telah sepakat bahwa MoU ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik negara dalam rangka memerangi pandemi COVID-19 dan menghidupkan kembali perekonomian melalui kerja sama bi-partisan,” kata mereka.
Pakta tersebut mengikuti tawaran Ismail Sabri pada hari Jumat untuk memperkenalkan reformasi politik termasuk undang-undang baru untuk mencegah pembelotan dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun, dalam upaya untuk memenangkan dukungan oposisi untuk kepemimpinannya.
Tawarannya juga mencakup: kesepakatan bipartisan pada setiap RUU yang akan diperkenalkan di parlemen, masukan dari partai oposisi di dewan pemulihan nasional dan segera menurunkan usia pemilih minimum dari 21 menjadi 18. Dia juga mengatakan pemimpin oposisi akan diberikan hal yang sama, remunerasi dan hak istimewa sebagai menteri kabinet.
Malaysia telah mengalami ketidakstabilan politik sejak kekalahan pemilihan pada tahun 2018 oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang telah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan, karena tuduhan korupsi yang meluas. Dua pemerintahan telah runtuh sejak itu dan penunjukan Ismail Sabri mengembalikan peran perdana menteri ke UMNO.
