Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: S.S. Kurniawan
"Bagi kami, itu tidak bisa diterima, karena ada akses istimewa ke negara ini (Prancis) dan itu untuk alasan keuangan," kata Wakil Menteri Keuangan Perancis Agnes Pannier-Runacher kepada Sud Radio, Kamis (14/5), seperti dilansir Channelnewsasia.com.
Pannier-Runacher menyatakan, dia segera menghubungi Sanofi setelah komentar Hudson, warga negara Inggris yang mengambil alih pucuk pimpinan perusahaan farmasi itu tahun lalu.
"Kepala Divisi Sanofi Prancis mengonfirmasi ke saya, vaksin akan tersedia di setiap negara dan jelas untuk Prancis juga, paling tidak karena memiliki kapasitas produksi di Prancis," ujarnya.
Baca Juga: Beijing ancam Prancis: Penjualan senjata ke Taiwan bisa bahayakan hubungan diplomatik
Menteri Pendidikan Tinggi Prancis Frederique Vidal mengatakan, rencana Sanofi untuk memberikan akses prioritas kepada AS "tidak bisa dipahami dan memalukan". Sebab, vaksin yang berhasil harus menjadi "barang publik untuk dunia".
Pada April lalu, Sanofi bergabung dengan GlaxoSmithKline dari Inggris untuk mengembangkan vaksin, meskipun uji coba belum dimulai.
Proyek mereka sebagian didanai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis Lanjutan (BARDA) dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
