Program Harga Obat Murah Trump Hadapi Penolakan Industri Farmasi

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - NEW YORK/SAN DIEGO. Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memangkas harga obat resep hingga menjadi yang termurah di dunia menghadapi tantangan dari sebagian industri farmasi.

Sejumlah perusahaan farmasi menengah dan kecil masih enggan bergabung dalam program percontohan (pilot project) yang dijalankan pemerintah melalui skema Medicaid.

Pemerintahan Trump sebelumnya berhasil mengajak 17 perusahaan farmasi global terbesar menandatangani kesepakatan penurunan harga obat berdasarkan skema most-favored-nation (MFN) atau harga yang setara dengan negara maju lainnya.

Namun, upaya memperluas partisipasi ke perusahaan farmasi berukuran menengah dan kecil berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Gedung Putih menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah bergabung mewakili sekitar 86% pasar obat bermerek di Amerika Serikat berdasarkan nilai penjualan. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga US$ 64,3 miliar bagi pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam kurun waktu 10 tahun.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih bersifat estimasi. Sekitar separuh penghematan diperkirakan berasal dari pemerintah negara bagian yang masih memiliki waktu hingga September untuk memutuskan apakah akan ikut serta dalam program tersebut. Sementara itu, program percontohan sendiri hanya akan berlangsung selama lima tahun.

Program yang dikelola oleh Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) tersebut menyasar lebih dari 80 juta warga Amerika berpenghasilan rendah yang tercakup dalam program Medicaid. Periode pendaftaran yang semula berakhir pada 31 Maret bahkan dua kali diperpanjang sebelum akhirnya ditutup pada 11 Juni.

Melalui skema ini, perusahaan farmasi yang berpartisipasi diwajibkan menawarkan harga obat untuk Medicaid berdasarkan harga yang berlaku di negara-negara maju lainnya selama lima tahun.

Perusahaan Farmasi Menengah Nilai Manfaat Program Terbatas

Di tengah dorongan pemerintah, sejumlah perusahaan farmasi menilai manfaat mengikuti program tersebut tidak sebanding dengan dampak terhadap bisnis mereka.

Chief Executive Officer Ionis Pharmaceuticals, Brett Monia, mengatakan model bisnis perusahaan farmasi menengah berbeda dengan perusahaan farmasi raksasa sehingga ruang untuk memberikan diskon harga lebih terbatas.

"Kami tidak memiliki portofolio obat yang luas sehingga bisa membuat berbagai kesepakatan penurunan harga. Pada akhirnya, kami tidak melihat adanya keuntungan dari membuat kesepakatan tersebut," ujar Monia kepada Reuters.

Ia menjelaskan, perusahaan farmasi berukuran menengah seperti Ionis justru menjadi pengembang sebagian besar obat-obatan inovatif baru. Namun, mereka umumnya mengandalkan kerja sama lisensi dengan mitra di luar Amerika Serikat untuk mengomersialkan produk di pasar internasional.

Empat pelobi industri farmasi yang diwawancarai Reuters juga menyebutkan bahwa perusahaan farmasi menengah maupun kecil belum menunjukkan minat besar untuk bergabung dalam program tersebut.

Dengan jumlah produk yang lebih sedikit dibanding perusahaan farmasi besar, pemangkasan harga dinilai dapat memberikan tekanan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

"Tidak ada keuntungan nyata. Kemungkinan besar perusahaan akan menghindari setiap inisiatif sukarela yang membatasi kebebasan mereka dalam menentukan harga," kata salah seorang pelobi yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di sisi lain, juru bicara CMS menyatakan para produsen obat menunjukkan minat yang kuat terhadap program tersebut dan lembaga itu menerima jumlah pengajuan yang signifikan dari perusahaan farmasi.

Bagian dari Agenda Reformasi Harga Obat Trump

Program percontohan Medicaid merupakan salah satu dari sejumlah kebijakan pemerintahan Trump untuk menekan biaya obat di Amerika Serikat melalui penerapan harga referensi internasional.

Belanja obat dalam program Medicaid saja tercatat mencapai sekitar US$ 60 miliar sepanjang 2024.

Dari 19 perusahaan farmasi besar berikutnya yang dihubungi Reuters, hanya perusahaan asal Jepang, Astellas Pharma, yang mengonfirmasi telah mengajukan diri mengikuti program tersebut.

Obat andalan Astellas untuk kanker prostat, Xtandi, dikembangkan bersama Pfizer yang sebelumnya telah lebih dulu menandatangani kesepakatan dengan pemerintah AS. Penjualan di Amerika Serikat menyumbang sekitar 45% pendapatan Astellas pada tahun fiskal 2025.

Juru bicara Astellas mengatakan, "Kami menilai pengajuan ini merupakan langkah paling konstruktif di tengah lingkungan kebijakan yang kompleks dan berkembang dengan sangat cepat."

Sementara itu, Bayer dari Jerman dan Daiichi Sankyo dari Jepang menyatakan masih mengevaluasi berbagai opsi, meskipun telah melewati batas waktu pendaftaran. Sebagian besar perusahaan lain yang dihubungi Reuters memilih tidak memberikan komentar.

Efektivitas Program Masih Diperdebatkan

Rincian kesepakatan yang telah ditandatangani perusahaan farmasi besar dengan pemerintah belum dipublikasikan.

Sejumlah analis menilai dampak program kemungkinan tidak akan sebesar yang diperkirakan karena program Medicaid selama ini telah memperoleh potongan harga lebih dari 80% dari harga daftar untuk sejumlah obat. Besaran diskon tersebut dalam beberapa kasus sudah mendekati harga yang dibayarkan negara-negara maju lainnya.

Selain itu, perusahaan yang tidak mengikuti program Medicaid masih berpotensi diwajibkan mengikuti dua program percontohan lain yang tengah disiapkan CMS. Kedua program tersebut berpotensi menetapkan harga obat dalam program Medicare, yaitu asuransi kesehatan bagi warga lanjut usia di Amerika Serikat, paling cepat mulai Oktober.

Nilai belanja obat Medicare diperkirakan dua hingga tiga kali lebih besar dibandingkan Medicaid.

Namun, sejumlah asosiasi industri farmasi seperti PhRMA dan BIO menilai program-program tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum CMS. BIO bahkan telah menyampaikan surat kepada CMS yang menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi Amerika Serikat.

Konsultan harga farmasi Brian Reid menilai sebagian perusahaan kemungkinan memilih menunggu kepastian implementasi program lain maupun hasil gugatan hukum sebelum memutuskan bergabung.

"Ini merupakan penggunaan kewenangan CMS yang sangat luar biasa dan belum benar-benar pernah diuji. Bukan berarti gugatan hukumnya pasti akan berhasil, tetapi memang masih banyak pertanyaan hukum yang belum pernah diputuskan sebelumnya," ujar Reid.