kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Putin percepat perombakan Konstitusi Rusia, ciptakan pusat kekuasaan baru


Selasa, 21 Januari 2020 / 10:23 WIB
Putin percepat perombakan Konstitusi Rusia, ciptakan pusat kekuasaan baru
ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan perwakilan komunitas bisnis asing di sela-sela Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia 11 September 2018


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  MOSCOW.  Presiden Rusia Vladimir Putin bergerak cepat melakukan perombakan sistem politik di Negeri Beruang Merah tersebut. Pada hari Senin (20/1), Putin menyerahkan cetak biru reformasi konstitusi kepada Parlemen Rusia. 

Tujuan reformasi konstitusi tersebut adalah menciptakan pusat kekuasaan baru di luar kepresidenan.

Sejalan dengan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (21/1), Putin juga mengganti Jaksa Agung Yuri Chaika, yang telah menduduki jabatan itu sejak 2006.

Baca Juga: Rencana Putin memperpanjang kekuasaan ditentang dengan demonstrasi

Pergantian itu dinilai sebagai isyarat bahwa perubahan yang direncanakan Putin akan menjangkau di luar sistem politik dan pemerintah.

Seperti diketahui, secara mengejutkan, Putin mengumumkan rencana reformasi Konstitusi Rusia minggu lalu. Sekutu lama Dmitry Medvedev kemudian mengundurkan diri sebagai perdana menteri bersama dengan pemerintah. Medvedev mengatakan, ia  ingin memberikan ruang bagi Putin melakukan perubahan.

Usulan perubahan yang diajukan Putin secara luas dilihat sebagai upaya memberinya ruang mempertahankan pengaruh begitu masa jabatannya berakhir pada 2024.

Baca Juga: Heboh di Rusia: Putin usulkan perubahan konstitusi untuk memperpanjang kekuasaaannya

Kendati, Putin mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia tidak menyukai praktik era Soviet dimana menganut sistem kepemimpin seumur hidup. Ia tidak mau  mati saat sedang menjabat.

Dalam draf amandemen yang diajukan ke majelis Rendah Negara, Putin menawarkan sekilas tentang bagaimana reformasinya yang diinginkannya. Di bawah rencananya, beberapa kekuatan presiden akan terpotong dan kekuatan parlemen diperluas.

Dalam salah satu perubahan terbesar, status Dewan Negara, yang sekarang merupakan badan rendah yang memberi nasihat kepada presiden, untuk pertama kalinya akan diabadikan dalam konstitusi.

Putin, 67, belum mengungkapkan apa yang dia rencanakan setelah dia meninggalkan Kremlin. Salah satu opsi adalah mengepalai Dewan Negara yang diperkuat setelah dia meninggalkan kursi kepresidenan.

Baca Juga: Prancis dan Rusia ingin menjaga kesepakatan nuklir Iran

Di bawah usulannya, presiden akan memilih susunan Dewan Negara yang akan diberikan kekuasaan yang lebih luas untuk menentukan arah utama kebijakan dalam dan luar negeri.

Perubahannya itu dengan pertimbangan mencegah presiden masa depan yang memimpikn lebih dari dua periode. Putin pertama kali menjadi presiden pada tahun 2000 dan sekarang dalam masa jabatan keempat sebagai kepala negara.




TERBARU

[X]
×