Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.
Namun, beberapa analis mengatakan raja memiliki keleluasaan mengenai apakah keadaan darurat harus diumumkan atau tidak. Persetujuan dari raja, yang sangat dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.
Reuters memberitakan, Partai UMNO, blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa, meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri karena tidak mematuhi keputusan raja dalam memperdebatkan peraturan darurat di parlemen dan mencabutnya tanpa persetujuannya.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan tindakan Muhyiddin adalah "tindakan yang jelas pengkhianatan terhadap Raja".
Baca Juga: Meski kasus baru COVID-19 terus rekor, Malaysia tak perpanjang keadaan darurat
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan, dia telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin, dan mengklaim mayoritas anggota parlemen tidak lagi mendukung perdana menteri.
Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan pemerintah mendapat dukungan dari 110 dari 222 anggota parlemen Malaysia.
