Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Setelah teguran langka oleh raja yang kecewa berat atas penanganan pemerintah terhadap peraturan darurat Covid-19, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi seruan untuk mengundurkan diri pada Kamis (29/7/2021) dari oposisi dan blok terbesar dalam koalisi yang berkuasa.
Melansir Reuters, Pemerintah Muhyiddin mengatakan pada awal pekan ini bahwa pemerintahannya pada 21 Juli telah mencabut semua peraturan yang mulai berlaku sejak keadaan darurat nasional diberlakukan pada Januari.
Sebelumnya, Raja Al-Sultan Abdullah memberlakukan keadaan darurat atas saran Muhyiddin, yang mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19. Akan tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah semakin menurunnya dukungan.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, istana mengatakan pencabutan peraturan dilakukan tanpa persetujuan raja dan dengan demikian bertentangan dengan konstitusi federal dan prinsip-prinsip hukum.
Baca Juga: Ini alasan Raja Malaysia kecewa dengan Pemerintahan Muhyiddin Yassin
Kantor Pemerintahan Muhyiddin mengatakan pemerintahnya telah bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusi Malaysia.
Langkah itu dilakukan setelah lebih dari satu tahun kekacauan politik di negara Asia Tenggara itu menyusul hengkangnya mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara tak terduga pada Februari 2020 di tengah pertikaian dalam koalisi pemerintahannya.
Muhyiddin telah memerintah dengan kemenangan tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.
Baca Juga: Raja Malaysia kecewa dengan Pemerintahan Muhyiddin Yassin, ada apa?
Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.
Namun, beberapa analis mengatakan raja memiliki keleluasaan mengenai apakah keadaan darurat harus diumumkan atau tidak. Persetujuan dari raja, yang sangat dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.
Reuters memberitakan, Partai UMNO, blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa, meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri karena tidak mematuhi keputusan raja dalam memperdebatkan peraturan darurat di parlemen dan mencabutnya tanpa persetujuannya.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan tindakan Muhyiddin adalah "tindakan yang jelas pengkhianatan terhadap Raja".
Baca Juga: Meski kasus baru COVID-19 terus rekor, Malaysia tak perpanjang keadaan darurat
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan, dia telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin, dan mengklaim mayoritas anggota parlemen tidak lagi mendukung perdana menteri.
Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan pemerintah mendapat dukungan dari 110 dari 222 anggota parlemen Malaysia.
