Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - YANGON. Rangkaian aksi tolak kudeta militer di Myanmar mesti dibayar mahal oleh banyak pihak, termasuk lebih dari 125.000 guru yang terpaksa diskors oleh junta militer.
Federasi Guru Myanmar melaporkan setidaknya 125.900 guru sekolah telah mendapat sanksi skors hingga Sabtu pekan ini. Perwakilan federasi yang menyampaikan pesan ini kepada Reuters enggan disebut identitasnya karena sudah ada dalam daftar buronan junta dengan tuduhan menghasut ketidakpuasan.
Sanksi skors ini terjadi beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Banyak guru dan orang tua murid memboikot tahun ajaran baru kali ini sebagai bagian dari protes terhadap kudeta militer.
"Ini hanyalah pernyataan untuk mengancam orang agar kembali bekerja. Jika mereka benar-benar memecat banyak orang ini, seluruh sistem akan berhenti," ungkap perwakilan federasi guru.
Baca Juga: Ribuan warga Myanmar melarikan diri ke hutan setelah militer menguasai perkotaan
Selain guru sekolah, sekitar 19.500 staf universitas juga telah diskors karena alasan yang sama. Skors massal ini jelas semakin memperburuk kondisi sosial Myanmar yang diterpa kudeta sejak 1 Februari.
Memperburuk kondisi pendidikan Myanmar
Dengan tahun ajaran baru yang akan dimulai awal Juni, banyak orang tua murid yang bersikeras tidak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai bentuk protes atas kudeta di Myanmar.
Dikutip dari Reuters, salah satu orang tua murid bernama Myint menegaskan bahwa dirinya tidak akan mendaftarkan putrinya ke sekolah karena tidak ingin memberikan pendidikannya dari kediktatoran militer.
Baca Juga: PBB menunda pemungutan suara terkait embargo senjata ke Myanmar
Kelompok mahasiswa yang aktif dalam unjuk rasa juga mengatakan mereka berencana untuk memboikot kelas.
"Saya hanya akan kembali ke sekolah jika kita mendapatkan kembali demokrasi," kata Lwin, seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang aktif dalam protes.
Aksi mogok belajar ini diprediksi akan memperburuk kualitas pendidikan Myanmar yang saat ini memang sudah buruk. Survei global tahun lalu yang dikutip Reuters menempatkan Myanmar di posisi 92 dari 93 negara dalam kualitas pendidikan.
Di tangan Aung San Suu Kyi, yang telah memperjuangkan pendidikan, nyatanya pengeluaran di sektor pendidikan hanya di bawah 2% dari PDB negara. Jumlah itu salah satu tingkat terendah di dunia, menurut angka Bank Dunia.
