Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID. MANILA - Filipina menegaskan, penyelidikan atas kasus pembunuhan selama masa perang melawan narkoba yang dijalankan mantan Presiden Rodrigo Duterte tidak akan memihak. Pernyataan ini dikeluarkan sehari setelah upaya untuk memblokir penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ditolak.
Melansir Reuters, di tengah kecaman dari keluarga korban dan kelompok hak asasi atas kurangnya akuntabilitas, Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya akan memastikan penyelidikan yang adil dan tidak memihak terhadap tuduhan pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut data yang dirilis kelompok hak asasi manusia, ribuan orang tewas dalam operasi anti-narkoba yang berakhir dengan baku tembak selama masa jabatan Duterte. Polisi telah secara resmi mengakui bahwa ada sekitar 6.200 kematian dan menolak tuduhan eksekusi sistematis dan menutup-nutupi.
"Kami memahami pentingnya menyediakan platform bagi para korban untuk didengar, dan kami meyakinkan semua orang bahwa suara mereka akan didengarkan dan ditanggapi dengan serius," kata DOJ dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: IMF: Indonesia Jadi Negara dengan PDB Terbesar di ASEAN
DOJ menambahkan, "Tujuan kami adalah untuk memberikan keadilan dan pertanggungjawaban sambil menegakkan supremasi hukum."
Pada hari Selasa, hakim banding ICC menolak upaya Filipina untuk memblokir penyelidikan atas ribuan pembunuhan perang narkoba di negara itu, dengan mengatakan bahwa mereka tidak meyakini Manila akan melakukan penyelidikan yang relevan.
ICC adalah pengadilan upaya terakhir untuk mengadili individu atas kekejaman ketika suatu negara tidak mau atau tidak mampu melakukannya.
DOJ mempertahankan sistem hukum negara berfungsi dengan baik dan mendorong individu dengan bukti dan saksi untuk maju.
Di antara mereka yang tewas dalam perang melawan narkoba adalah siswa sekolah menengah Kian delos Santos, yang kematiannya pada tahun 2017 menyebabkan hukuman pertama terhadap petugas polisi dalam perang narkoba, dan ditampilkan dalam laporan oleh mantan jaksa ICC.
Baca Juga: Pertemuan Menlu ASEAN Dibayangi Krisis Myanmar & Ketegangan Laut China Selatan
Filipina pada tahun 2021 meninjau kembali kasus-kasus perang narkoba yang menunjukkan kecurangan dalam lusinan operasi polisi yang mematikan, menandai pengakuan langka oleh negara bahwa pelanggaran mungkin telah terjadi.
