Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Rusia tetap mempertahankan hak veto atas resolusi PBB terkait perpanjangan masa pengiriman bantuan ke Suriah.
Rusia menilai, perpanjangan periode hingga satu tahun hanya akan memberi ruang bagi negara Barat untuk mendominasi kawasan tersebut.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky kepada Majelis Umum PBB, Kamis (21/7), bersikeras, resolusi harus dibatasi hingga enam bulan, dengan resolusi baru bisa dibahas lagi setelah masa enam bulan berakhir.
Dilansir dari Arab News, program bantuan yang diharapkan Rusia termasuk meningkatkan pengiriman bantuan melintasi garis konflik di Suriah, lebih banyak program pemulihan awal di negara itu, transparansi yang lebih besar dalam operasi bantuan.
Rusia juga berharap, pengiriman bantuan diawasi seketat mungkin untuk mencegah salah sasaran, di mana kelompok teroris internasional kerap menerima bantuan tersebut. Rusia memutuskan untuk mempertahankan hak vetonya dalam pemungutan suara 8 Juli lalu.
Baca Juga: PBB: Menghentikan Bantuan ke Suriah Bisa Memicu Bencana
Di saat yang sama, Polyansky menyebut negara Barat yang mendukung perpanjangan hingga satu tahun telah gagal memberikan kemajuan dalam program tersebut. Bahkan, ia menuduh negara Barat telah memberikan dukungan kepada kelompok teroris.
"Negara-negara Barat mendukung teroris internasional yang mereka latih dan perlengkapi untuk menggulingkan otoritas Suriah yang sah. Federasi Rusia sekali lagi melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Suriah," ungkap Polyansky.
Di lain pihak, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills menuduh balik Rusia yang dianggap telah menyalahgunakan hak vetonya untuk ke-17 kalinya pada resolusi Suriah.
Keputusan Rusia ini dianggap akan menambah penderitaan pada jutaan warga Suriah yang bertahan hidup di tengah perang selama satu dekade.
Baca Juga: Intelijen Inggris: Saat Ini Rusia Bergantung Pada Tentara Bayaran
"Masa ini berisiko membuat warga Suriah tanpa selimut, tanpa bahan bakar pemanas, membuat mereka kehilangan pasokan bahan makanan pokok selama bulan-bulan terdingin," ungkap Mills.
Mills turut mendesak komunitas internasional untuk bersatu dan mencegah politisasi lebih lanjut dari program bantuan yang seharusnya menjadi masalah kemanusiaan murni.
Sejalan dengan itu, Penasihat Uni Eropa Thibault Camelli menekankan, tindakan kemanusiaan di Suriah tidak boleh diganggu atau dipolitisasi. Camelli juga menegaskan, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya adalah pemberi bantuan terbesar ke Suriah.
"Kebutuhan kemanusiaan di Suriah telah meningkat, terutama mengingat krisis pangan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Saat ini, lebih dari 12 juta warga Suriah mengalami kerawanan pangan dan begantung pada bantuan," kata Camelli.
