Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Rusia mengatakan telah mendeteksi adanya pergeseran pandangan dari Presiden terpilih AS Donald Trump dan timnya ke arah pengakuan "realitas" di lapangan terkait Ukraina.
Pemerintah Rusia melihat hal ini sebagai tanda selamat datang saat bersiap mempelajari rencana untuk mengakhiri perang.
Mengutip Reuters, Kremlin mengatakan terbuka untuk pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Trump, yang menurut Trump pada hari Senin akan berlangsung "secepatnya".
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada hari Selasa bahwa Moskow siap mempelajari gagasan Trump untuk mengakhiri konflik di Ukraina setelah ia menjabat pada tanggal 20 Januari 2025.
Lavrov mengatakan dalam konferensi pers bahwa Rusia menyambut baik kenyataan bahwa pemerintahan yang baru mulai menyebutkan realitas di lapangan lebih sering. Ia merujuk pada komentar Trump dan penasihat keamanan nasional yang baru Mike Waltz.
Waltz mengatakan kepada ABC pada hari Minggu bahwa jelas perang harus diakhiri dengan cara diplomatik.
Baca Juga: Donald Trump Bakal Telepon Vladimir Putin, Kapan Waktunya?
"Saya rasa tidak realistis untuk mengatakan bahwa kami akan mengusir setiap orang Rusia dari setiap jengkal tanah Ukraina, bahkan Krimea. Presiden Trump telah mengakui kenyataan itu, dan saya pikir itu merupakan langkah maju yang besar bahwa seluruh dunia mengakui kenyataan itu. Sekarang mari kita melangkah maju," kata Waltz.
Pekan lalu, Trump mengakui penentangan lama Moskow terhadap ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, sesuatu yang menurutnya berarti bahwa Rusia memiliki seseorang tepat di depan pintu mereka.
"Dan saya dapat memahami perasaan mereka tentang itu," kata Trump.
Rusia menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina setelah hampir tiga tahun berperang dan mengatakan kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik harus memperhitungkan hal itu.
Baca Juga: Trump Kembali ke Gedung Putih, Tiongkok dan militernya Persiapkan Langkah Besar
Pada September 2022, Rusia mengumumkan empat wilayah Ukraina yang dikuasainya sebagian bagian dari wilayahnya sendiri. Tindakan ini dikutuk habis-habisan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "upaya pencaplokan ilegal".
