Sumber: The Straits Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan adanya reformasi pada sistem operasi pasukan penjaga perdamaian PBB. Menurutnya, harus ada perluasan tugas sehingga pasukan bisa berperan di lebih banyak aspek.
Mempresentasikan ringkasan kebijakan terbarunya yang berjudul “New Agenda for Peace" pada hari Kamis (20/7), Guterres tentu memuji pekerjaan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Secara khusus, Guterres menyebut semua pasukan yang terlibat sebagai sosok yang telah menyelamatkan jutaan nyawa dan menjaga keberlangsungan gencatan senjata di banyak wilayah konflik.
Meskipun demikian, Guterres juga menyoroti adanya keterbatasan misi yang bisa dilakukan para pasukan.
Baca Juga: Sekjen PBB Surati Putin, Minta Ekspor Biji-Bijian Ukraina Dipermudah
"Operasi pemeliharaan perdamaian tidak dapat berhasil bila tidak ada perdamaian yang harus dijaga," kata Guterres, dikutip The Straits Times.
Mantan Perdana Menteri Portugal itu juga mengatakan bahwa pasukan tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa mandat yang jelas, diprioritaskan dan realistis dari Dewan Keamanan.
"Harus ada refleksi serius dan dengan landasan yang luas tentang masa depan Operasi Penjaga Perdamaian PBB, dengan maksud untuk bergerak menuju model yang gesit dan dapat beradaptasi dengan strategi keluar yang tepat," lanjutnya.
Meskipun dia tidak menyebut nama negara mana pun, pernyataannya mungkin berkaitan dengan berakhirnya misi Dewan Keamanan, Minusma, di Mali yang sudah berusia satu dekade.
Penarikan pasukan di Mali beberapa minggu lalu dilakukan menyusul permintaan mendadak dari junta militer negara itu. Junta mengatakan telah gagal menghadapi tantangan keamanan yang disebabkan oleh kelompok teroris.
Baca Juga: WHO: Cuaca Panas Ekstrem Mulai Menyiksa Sistem Kesehatan Global
Misi pemeliharaan perdamaian pada dasarnya bukanlah operasi anti-terorisme. Tugasnya pun dibatasi oleh mandat tentang bagaimana mereka dapat terlibat dalam konflik.
Contoh kasus itu sepertinya menjadi dasar bagi Guterres untuk mendorong adanya reformasi fungsi pasukan perdamaian PBB agar bisa bertugas lebih efektif. Saat ini banyak pasukan yang berjaga di wilayah konflik selama bertahun-tahun tanpa mandat yang jelas.
Sekjen PBB bahkan menunjuk ke Afrika sebagai benua dengan kebutuhan terbesar untuk generasi baru misi penegakan perdamaian.
"Oleh karena itu, (kebijakan) New Agenda for Peace menegaskan kembali seruan saya untuk misi penegakan perdamaian dan operasi kontra-terorisme, yang dipimpin oleh mitra Afrika dengan mandat Dewan Keamanan PBB," pungkas Guterres.
