kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Sekjen PBB: Sistem Keuangan Global Dirancang untuk Menguntungkan Negara Kaya


Senin, 06 Maret 2023 / 06:38 WIB
Sekjen PBB: Sistem Keuangan Global Dirancang untuk Menguntungkan Negara Kaya
ILUSTRASI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres


Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - DOHA. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara terbuka menyayangkan sikap negara-negara kaya yang dianggap menekan negara-negara miskin dengan suku bunga dan harga bahan bakar yang tinggi.

Berbicara di KTT Negara Terbelakang (LDC) di Doha, Qatar, hari Sabtu (4/3), Guterres menyampaikan bahwa negara-negara kaya harus menyediakan US$500 miliar per tahun untuk membantu negara lain yang mengalami masalah ekonomi.

Kondisi tersebut membuat banyak negara kaya menjadi memiliki kekuatan untuk memberi tekanan lebih besar kepada mereka yang lebih miskin.

Guterres secara terbuka mengecam bagaimana perlakuan yang didapat negara-negara miskin dalam hubungannya dengan negara yang lebih kaya.

"Sistem keuangan global kita dirancang oleh negara-negara kaya, sebagian besar untuk keuntungan mereka," kata Guterres di hadapan lebih dari 40 pemimpin negara miskin dan berkembang, seperti dikutip Arab News.

Baca Juga: Kim Jong Un Minta Rakyatnya Bersatu Agar Terhindar dari Krisis Pangan

KTT LDC biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali, tapi telah ditunda sebanyak dua kali sejak tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Afghanistan dan Myanmar tidak hadir pada KTT di Doha tahun ini karena pemerintah mereka tidak diakui oleh anggota PBB.

Pandemi Covid-19 pun diakui menjadi salah satu penyebab negara-negara tersebut semakin tenggelam dalam utang. Banyak negara dalam kategori LDC yang mengeluh tidak mendapatkan bagian yang adil dari vaksin Covid-19.

 Guterres menyebut negara-negara penghasil bahan bakar fosil terus meraup untung besar ketika jutaan orang di negara LDC kekurangan makanan. 

"Negara-negara kaya telah gagal menepati janji untuk memberikan 0,15-0,20% dari Pendapatan Nasional Bruto mereka kepada LDC. Negara-negara yang lebih miskin terjebak dalam situasi sempurna untuk melanggengkan kemiskinan dan ketidakadilan," lanjut Guterres.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Memburuk, Ribuan Warga Portugal Turun ke Jalanan

Saat ini Guterres berjanji bahwa PBB akan terus mendesak negara-negara kaya untuk menyerahkan ratusan miliar dolar yang mereka janjikan kepada negara-negara miskin.

Kelompok LDC menyusun inisiasi Program Aksi Doha yang dibentuk untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis kelaparan karena kekeringan dan harga kebutuhan yang tinggi. 

Program ini juga akan mencari upaya baru untuk membantu LDC menarik pendanaan asing dan menurunkan suku bunga untuk mengurangi dampak utang mereka.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×