Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Regulator China meminta lembaga keuangan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada pengembang properti untuk menopang sektor real estate yang sedang lesu di China.
Dikutip dari Reuters pada Minggu (13/11), pemberitahuan kepada institusi dari People's Bank of China (PBOC) dan China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) menguraikan 16 langkah untuk mendukung industri ini.
Dukungan untuk sektor properti salah satunya yaitu perpanjangan pembayaran pinjaman sebagai upaya besar untuk meredakan krisis likuiditas yang tajam dan melanda sektor properti sejak pertengahan tahun 2020.
Dilaporkan oleh Bloomberg, langkah perpanjangan pembayaran pinjaman telah dilakukan oleh pengembang properti yang kekurangan dana dan memanfaatkan sumber pendanaan untuk menyelesaikan proyek dan membayar pemasok.
Baca Juga: Demi Pangkas Biaya, Disney Akan Lakukan PHK
Beberapa pengembang telah gagal membayar kewajiban utang luar negeri mereka selama setahun terakhir, memicu penurunan properti yang membebani ekonomi terbesar kedua di dunia itu.
Oleh sebab itu, regulator China mendorong lembaga keuangan untuk mengizinkan perusahaan real estat menunda pembayaran beberapa pinjaman, seperti pengembangan properti dan pinjaman perwalian.
Ada sumber yang mengutip pemberitahuan mengatakan bahwa jika pinjaman akan jatuh tempo dalam waktu enam bulan, perusahaan real estat dapat diizinkan untuk menunda pembayaran selama satu tahun lagi.
Menurut pemberitahuan tersebut, perusahaan perwalian juga didorong untuk menyediakan pembiayaan bagi perusahaan real estate pada proyek-proyek seperti pembangunan perumahan sewa dan merger serta akuisisi.
Sebagai informasi, sektor properti China, yang pernah menjadi pilar pertumbuhan, telah melambat tajam tahun ini karena pemerintah berupaya membatasi pinjaman yang berlebihan dari para pengembang.
Baca Juga: Bank Dunia: Tingkat Utang Negara Berkembang Meningkat Tajam di Tahun 2021
Tindakan keras telah memicu jatuhnya penjualan dan harga properti, gagal bayar obligasi, dan penangguhan pembangunan perumahan, membuat marah pemilik rumah yang mengancam akan menghentikan pembayaran hipotek.
Lebih dari 200 pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk menopang sektor yang tertekan tahun ini, terutama menargetkan pembeli rumah, termasuk dengan memberikan subsidi, memotong suku bunga KPR, dan mengizinkan pembayaran uang muka yang lebih kecil.
