Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - KABUL. Pemerintah Afghanistan menyerukan pemerintah dunia segera mengakui Pemerintahan Taliban secara resmi. Taliban merasa semua persyaratan yang diajukan kini sudah terpenuhi.
Penjabat Perdana Menteri Afghanistan Mullah Hasan Akhund pada Rabu (19/1) mendesak pemerintah internasional, terutama negara-negara Islam, untuk mengakui kekuasaan Taliban di negara tersebut.
"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, bahwa mereka harus mulai mengakui (pemerintahan Taliban)," kata Akhund, sebagaimana dikutip Reuters.
Baca Juga: Dekati Taliban, Turki Berharap Bisa Kendalikan 5 Bandara di Afghanistan
Ini merupakan kali pertama Akhund muncul di hadapan publik sejak ia mengambil peran Perdana Menteri Afghanistan pada September lalu.
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri perwakilan PBB, Akhund dan pejabat Pemerintahan Taliban mengajukan banding agar pembatasan bantuan finansial ke Afghanistan segera dilonggarkan. Pembatasan ini dianggap menjadi sumber krisis ekonomi di Afghanistan.
"Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar," ungkap Akhund.
Bantuan kemanusiaan hingga saat ini masih terus mengalir ke Afghanistan melewati jalur resmi. Pada umumnya, bantuan yang datang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek.
Model bantuan ini tidak mampu menghindarkan jutaan warga Afghanistan dari jurang kemiskinan ketika krisis uang tunai dan ekonomi yang memburuk selama musim dingin lalu.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi mengatakan, Pemerintahan Taliban sedang mencari hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional.
Baca Juga: Menlu Taliban Kunjungi Iran untuk Membahas Perdagangan, Perbatasan dan Pengungsi
"Bantuan kemanusiaan yang ada saat ini adalah solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi kami. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah jangka panjang adalah pelaksanaan proyek infrastruktur," tambah Muttaqi.
Sejalan dengan Akhund, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons mengatakan, krisis ekonomi Afghanistan adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara.
"PBB sedang bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan dan secara mendasar mengatasi masalah ekonomi Afghanistan," kata Lyons.
Hingga saat ini mayoritas negara di dunia masih enggan mengakui Pemerintahan Taliban yang berkuasa sejak Agustus lalu.
Negara-negara Barat, yang dipimpin AS, kini membekukan aset perbankan Afghanistan senilai miliaran dolar. Mereka juga memotong dana pembangunan yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan.
