Sumber: The Guardian | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pada Minggu (21/9/2025), puluhan ribu warga Filipina turun ke jalan untuk memprotes korupsi pemerintah setelah muncul dugaan kerugian miliaran dolar dari para wajib pajak akibat proyek-proyek bantuan banjir palsu.
Melansir The Guardian, mahasiswa, kelompok gereja, selebritas, dan warga dari berbagai kubu politik memenuhi jalanan di Manila dan kota-kota lainnya.
Anggota parlemen dan pejabat diduga telah menerima suap besar sebagai imbalan atas kontrak, sementara proyek-proyek penting yang bertujuan melindungi negara dari kerusakan akibat banjir belum terealisasi.
Perkiraan pemerintah Filipina menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut mungkin telah merugi hingga £ 1,48 miliar atau setara dengan US$ 1,9 miliar dan Rp 29,5 triliun (kurs 16.500) selama dua tahun terakhir akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir.
Greenpeace memperkirakan kerugiannya bahkan lebih besar, dengan mengatakan lebih dari £ 13 miliar (US$ 16,9 miliar) telah digelapkan dari proyek-proyek terkait iklim pada tahun 2023.
Baca Juga: Filipina Hentikan Aktivitas dan Sekolah, Topan Super Ragasa Menuju Luzon
Tuduhan yang mengguncang negara tersebut pertama kali muncul pada bulan Juli, ketika hujan monsun dan badai telah menggenangi kota-kota besar dan kecil, menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang. Filipina mengalami rata-rata 20 siklon tropis setiap tahun, menjadikannya salah satu negara paling rentan terhadap bencana alam.
"Tujuan kami bukan untuk mengacaukan stabilitas, tetapi untuk memperkuat demokrasi kami," ujar Kardinal Pablo Virgilio David, ketua Konferensi Waligereja Katolik Filipina, dalam sebuah pernyataan, yang menyerukan kepada publik untuk menuntut akuntabilitas.
Protes sebagian besar berlangsung damai, meskipun polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 anak di bawah umur, dalam dua insiden terpisah.
Setidaknya 39 petugas terluka, dan sebuah trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar, menurut seorang juru bicara. Mayor Hazel Asilo mengatakan kepada AFP bahwa tidak jelas apakah mereka yang ditangkap adalah demonstran atau hanya orang-orang yang membuat onar.
Demonstrasi pagi di sebuah taman di Manila menarik hampir 50.000 orang, menurut perkiraan pemerintah kota. Sementara ribuan lainnya bergabung dalam demonstrasi sore di jalan raya EDSA di ibu kota.
Baca Juga: Insiden Panas, Tiongkok Tembakkan Meriam Air ke Kapal Filipina di Laut China Selatan
"Mereka menguras uang rakyat sementara warga menderita banjir, rumah mereka tersapu, sementara pejabat naik pesawat pribadi, tinggal di rumah-rumah mewah," ujar Manuel Dela Cerna, 58 tahun, kepada AFP.
Para pengunjuk rasa menuntut agar dana yang disalahgunakan dikembalikan, dan mereka yang terlibat dipenjara.
Protes-protes ini menggemakan kemarahan atas dugaan korupsi dan ketidaksetaraan pemerintah di tempat lain di Asia, termasuk di Nepal, di mana gerakan protes yang dipimpin generasi Z menggulingkan pemerintah Nepal bulan ini, dan Indonesia, di mana protes baru-baru ini meletus atas hak istimewa yang diberikan kepada anggota parlemen.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengungkapkan skandal korupsi pengendalian banjir dalam pidato kenegaraan tahunannya, dan kemudian membentuk komisi independen untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
Dalam penyelidikan terpisah di Senat, pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota parlemen dan pejabat menerima pembayaran tunai, dalam kesaksian yang disiarkan televisi yang telah mengguncang negara. Wawancara TV sebelumnya yang diberikan oleh keluarga pemilik, yang menunjukkan gaya hidup mewah mereka, juga muncul kembali, memicu kemarahan publik.
Marcos Jr. telah berusaha menenangkan publik, menyatakan dukungannya terhadap aksi protes tersebut.
"Apakah Anda menyalahkan mereka karena turun ke jalan?" tanyanya kepada wartawan dalam konferensi pers minggu ini. "Jika saya bukan presiden, saya mungkin akan turun ke jalan bersama mereka."
Dia menambahkan, "Tentu saja, mereka marah. Mereka marah, saya marah. Kita semua seharusnya marah, karena apa yang terjadi tidak benar."
Protes hari Minggu diadakan pada tanggal yang bersejarah: di mana pada 21 September 1972, ayah sang presiden yang juga memiliki nama sama, Ferdinand Marcos, memberlakukan darurat militer. Ia berkuasa selama 14 tahun berikutnya, dan dituduh menjarah hingga US$ 10 miliar.
Marcos Jr. telah berjanji bahwa penyelidikan atas skandal banjir akan menyentuh semua pihak yang terlibat.
Ketua Senat, Francis Escudero, dan Ketua DPR, Martin Romualdez, sepupu Marcos Jr., telah mengundurkan diri akibat dampak skandal tersebut.
