Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Kantor Perwakilan PBB di Afghanistan melaporkan, banyak stafnya yang mendapat pelecehan dan intimidasi sejak Taliban mengambil alih negara tersebut.
Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons pada Kamis (9/9) mengatakan, tindakan tersebut banyak terjadi di kantor perwakilan mereka.
"Kami semakin khawatir dengan banyaknya insiden pelecehan dan intimidasi terhadap staf nasional kami. Kami akan terus melakukan segala kemungkinan untuk mendukung staf kami dan menjaga mereka dari bahaya," kata Lyons saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: China gelontor dana 200 juta yuan untuk bantuan kemanusiaan di Afghanistan
Sejak Taliban berkuasa, PBB telah mencatat sejumlah aksi intimidasi terhadap pegawai-pegawai mereka, termasuk penjarahan dan penganiayaan fisik. Kejadian tersebut bahkan telah tercatat sejak 10 Agustus, sebelum Taliban mulai berkuasa.
Atas tindakan kasar ini, Lyons mengakui, saat ini PBB tidak bisa melakukan pekerjaannya untuk rakyat Afghanistan dengan baik. Para pegawainya juga terus diliputi ketakutan dan tidak bisa bekerja dengan bebas.
"PBB tidak dapat melakukan pekerjaannya, pekerjaan yang sangat penting bagi rakyat Afghanistan, jika menjadi sasaran intimidasi, mereka khawatir dengan nyawanya dan tidak bisa bergerak dengan bebas," ungkap Lyons.
Baca Juga: Biden: Saya yakin China akan bekerjasama dengan Taliban
Laporan dari PBB tersebut jelas merusak kepercayaan internasional terhadap Taliban yang telah berjanji untuk menghormati hak-hak rakyat Afghanistan.
Kecaman juga diungkapkan oleh diplomat senior AS, Jeffrey De Laurentis. Kepada Dewan Keamanan PBB, Laurentis mengatakan, tindakan Taliban jelas tidak bisa diterima. Beragam laporan yang diterima pun harus segera ditindak.
"Amerika Serikat telah mendengar laporan bahwa beberapa staf wanita PBB dan staf wanita mitra bantuan AS telah dilarang masuk ke kantor atau diminta masuk ke tempat kerja mereka dengan pendamping pria," kata Laurentis.
Laurentis berharap, PBB bisa bertindak dengan cepat agar semua staf PBB bisa melakukan pekerjaan mereka tanpa beban yang tidak semestinya dan tanpa diskriminasi mengenai siapa mereka.
