Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi
Undang-undang ini memberikan wewenang kepada polisi dan memungkinkan kepala keamanannya untuk memerintahkan kelompok-kelompok politik di Taiwan dan di tempat lain untuk memberikan informasi tentang kegiatan, perincian personel, aset, pendapatan, dan pengeluaran organisasi di Hong Kong.
Wu mengatakan peraturan itu tidak jelas dan terbuka untuk interpretasi sewenang-wenang oleh pemerintah China.
Baca Juga: Bisnis iklan baris eBay dijual ke perusahaan Norwegia senilai Rp 135 triliun
"Kami ingin bekerja sama dengan sesama negara demokrasi untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada rakyat Hong Kong," katanya.
"Taiwan mungkin kecil, tapi kami tahu apa yang kami perjuangkan lebih dari Taiwan," ungkap dia.
