/2021/12/13/1087844728.jpg "Taiwan Tolak Kembali ke China, Beijing Respons dengan Tekanan Militer")
Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Taiwan menegaskan bahwa gagasan kembali ke China sama sekali bukan opsi bagi 23 juta warganya.
Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, menanggapi klaim kedaulatan China yang dikemukakan Presiden Xi Jinping dalam percakapan telepon dengan mantan Presiden AS, Donald Trump, pekan lalu.
“Republik China, Taiwan, adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka,” kata Cho di luar gedung parlemen. “Bagi 23 juta rakyat kami, ‘kembali’ bukanlah pilihan – ini sangat jelas.”
Dalam sistem pemerintahan Taiwan, Perdana Menteri bertanggung jawab atas operasional harian pemerintah, sementara urusan pertahanan dan hubungan luar negeri umumnya berada di bawah kewenangan Presiden.
Baca Juga: Taiwan, China, dan Sejarah Pasca Perang Dunia II: Kronologi Singkat
China telah menawarkan model satu negara, dua sistem kepada Taiwan, yang ditolak mentah-mentah oleh semua partai politik mainstream di pulau itu, termasuk Presiden Lai Ching-te.
Ketegangan regional juga meningkat setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan bulan ini bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan bisa memicu respons militer dari Jepang.
China sendiri menegaskan bahwa Taiwan adalah isu diplomatik terpenting dan paling sensitif bagi Beijing.
Mengenai percakapan Xi-Trump, Presiden AS itu menyoroti kemajuan pembicaraan perdagangan dan menyebut hubungan AS-China sangat kuat tanpa menyinggung isu Taiwan.
Sementara itu, Taipei menolak upaya Beijing untuk menafsirkan kembali sejarah Perang Dunia II, terutama soal pengalihan Taiwan ke pemerintahan Republik China setelah perang berakhir 80 tahun lalu.
Baca Juga: Rudal Jepang Dekat Taiwan Bikin China Murka: Asia Menuju Krisis Baru?
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Hsiao Kuang-wei, menegaskan bahwa China telah menyelewengkan fakta sejarah Perang Dunia II untuk menekan dan mengisolasi Taiwan.
“China berulang kali mencoba menakut-nakuti dan memberi tekanan pada negara tetangga seperti Taiwan dan Jepang dengan sifat ekspansionis otoriternya,” kata Hsiao.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa Republik Rakyat China merupakan penerus sah Republik China sejak 1949 dan kedaulatan serta integritas wilayah China tetap tidak berubah.
Beijing tidak pernah menolak kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan dan terus meningkatkan tekanan militernya. Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan penampakan sebuah balon asal China melintasi Selat Taiwan, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Xi Warning Trump: Isu Taiwan Tak Bisa Ditawar
Taiwan menilai penerbangan balon ini sebagai bagian dari pola aktivitas pelecehan militer China yang kerap terjadi di musim dingin.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan resmi. Sebelumnya, China menekankan bahwa balon tersebut bersifat meteorologi dan seharusnya tidak dibesar-besarkan secara politis.
