Tegas! Pejabat Kelas Atas China Jadi Buruan Xi Jinping

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden China Xi Jinping pada Senin menegaskan bahwa perang melawan korupsi adalah pertarungan yang tidak boleh dan tidak bisa kalah. Pernyataan ini menunjukkan sikap Xi yang semakin tegas dalam upaya jangka panjang memberantas praktik korupsi yang selama ini menggerogoti berbagai lapisan masyarakat China.

Reuters melaporkan, kampanye antikorupsi “bertekanan tinggi” yang dijalankan Beijing dalam beberapa tahun terakhir telah menyeret banyak kasus besar ke permukaan. Langkah ini mencerminkan tekad Xi selama lebih dari satu dekade untuk membersihkan korupsi dan menegakkan disiplin di tubuh Partai Komunis China yang berkuasa.

Sepanjang tahun lalu, aparat China menangkap sejumlah tokoh penting, mulai dari mantan kepala regulator pasar modal Yi Huiman, eks Direktur Utama China Eastern Airlines Liu Shaoyong, hingga sembilan petinggi militer, termasuk jenderal nomor dua China, He Weidong.

Xi menyebut kondisi pemberantasan korupsi saat ini masih “berat dan kompleks”. Hal itu ia sampaikan saat membuka sidang pleno tiga hari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI), lembaga pengawas antikorupsi tertinggi di China, seraya menegaskan perlunya mempertahankan sikap tegas tanpa kompromi.

“Korupsi adalah penghambat dan batu sandungan bagi pembangunan partai dan negara. Pemberantasan korupsi adalah pertempuran besar yang tidak boleh kita kalah dan tidak boleh gagal,” kata Xi, seperti dikutip kantor berita resmi Xinhua.

Menurut CCDI, tahun lalu terdapat 65 pejabat tinggi yang diperiksa, dijuluki “harimau”, meningkat dari 58 pejabat pada 2024. Daftar tersebut tidak hanya mencakup pejabat pemerintah pusat, tetapi juga mantan pimpinan universitas dan badan usaha milik negara.

Selain membidik pejabat kelas atas, kampanye antikorupsi China juga menyasar buronan yang melarikan diri ke luar negeri serta korupsi di tingkat akar rumput oleh pejabat rendah—yang oleh pemerintah disebut sebagai “lalat”. Pengawasan kini diperluas ke semakin banyak sektor dan industri.

Menteri yang Jatuh dalam Aib

China juga akan terus memfokuskan pemberantasan korupsi pada upaya mencegah pelanggaran kecil berkembang menjadi praktik korupsi besar, demikian dilaporkan televisi pemerintah CCTV dalam sebuah serial dokumenter yang mengungkap kejahatan seorang mantan menteri.

Episode pertama serial berjudul “Teguh pada Tekad, Tak Gentar Melangkah” ditayangkan Minggu, sehari sebelum pertemuan CCDI.

Dokumenter tersebut menampilkan mantan Menteri Pertanian Tang Renjian, yang divonis bersalah dan dihukum atas kasus suap pada September lalu. Dalam tayangan itu diungkap gaya hidup mewah Tang, mulai dari jamuan makan mahal, hiburan, hingga keuntungan untuk keluarga, sementara banyak proyek pedesaan yang ia tangani justru terbengkalai.

Tang, yang tampil mengenakan kaus hitam polos, menyatakan penyesalannya.

“Saat itu pikiran saya terus dipenuhi soal makan-minum melanggar aturan dan bersenang-senang,” ujarnya.

“Pada akhirnya, semua itu mengikis kemauan dan kendali diri,” kata Tang, yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan setelah mengakui menerima suap lebih dari 268 juta yuan (sekitar US$38 juta).

Dokumenter tersebut juga mengangkat kasus seorang pejabat di Provinsi Henan yang meninggal akibat konsumsi alkohol berlebihan usai jamuan yang melanggar aturan partai, serta dua pejabat tingkat bawah yang memanfaatkan celah sistem dana pensiun untuk menggelapkan uang.

Tahun lalu, China merevisi aturan penghematan bagi anggota Partai Komunis dan aparatur negara. Aturan baru itu melarang jamuan mewah, proyek infrastruktur mubazir, perlengkapan mobil dinas berlebihan, serta penggunaan tanaman hias dan dekorasi berlebihan dalam rapat kerja.

Xi menegaskan China harus mendorong upaya antikorupsi dengan tekad yang lebih kuat dan mencari cara-cara baru untuk menghadapi pola-pola korupsi yang terus berkembang.

Meski kampanye antikorupsi yang semakin agresif telah menjerat banyak pejabat, sejumlah pengamat menilai masih ada kekhawatiran terkait lemahnya fondasi kelembagaan yang berkelanjutan untuk menekan korupsi dalam jangka panjang.

Tonton: Perjalanan Karier Hasan Aula: Dari Pekerja Pabrik Hingga Jadi Wadirut Erajaya

Alfred Wu, dosen dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, mengatakan meskipun komite disiplin tampak sangat kuat, keterbatasan independensi institusional dapat membatasi efektivitas mereka, terutama di tingkat daerah.

Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lebih independen berpotensi memberikan hasil yang lebih tahan lama dibanding pendekatan kampanye besar-besaran semata.