Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Thailand dijadwalkan menggelar pemilihan umum (pemilu) parlemen pada 8 Februari 2026, menurut sejumlah laporan media lokal pada Senin (15/12/2025). Informasi tersebut dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Thai PBS, stasiun televisi PPTV, serta media digital Prachathai.
Tanggal pemungutan suara tersebut muncul setelah Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pekan lalu menerima persetujuan kerajaan (royal assent) untuk pembubaran parlemen. Berdasarkan ketentuan hukum, pemilu harus dilaksanakan dalam rentang 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan.
Komisi Pemilihan Umum Thailand saat ini masih menggelar rapat untuk membahas tanggal resmi pemilu. Seorang pejabat komisi pemilihan, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan pihaknya belum dapat mengonfirmasi laporan media terkait tanggal tersebut.
Baca Juga: Konflik dengan Kamboja Berlanjut, Thailand Berlakukan Jam Malam
Pemilu Dipercepat di Tengah Ketegangan Politik dan Konflik Perbatasan
Pemilu yang digelar lebih cepat dari perkiraan ini terjadi setelah Anutin, pekan lalu, berselisih dengan Partai Rakyat (People’s Party), yang merupakan kekuatan politik terbesar di parlemen.
Situasi politik semakin memanas ketika Anutin memutuskan untuk membubarkan parlemen di tengah konflik perbatasan yang memanas dengan Kamboja.
Sebelumnya, pada September lalu, Anutin memperoleh dukungan dari People’s Party untuk pencalonannya sebagai perdana menteri. Dukungan tersebut diberikan dengan imbalan komitmen untuk memulai proses amendemen konstitusi serta membubarkan parlemen pada akhir Januari.
Baca Juga: Thailand Tegaskan Bakal Terus Melawan Kamboja, Upaya Gencatan Senjata Gagal?
Namun, kesepakatan politik itu akhirnya runtuh, membuka jalan bagi pemilu lebih awal dari jadwal semula.
Sebagai seorang politisi berpengalaman dan dikenal piawai dalam membangun kompromi politik, Anutin Charnvirakul (59 tahun) berpotensi meraih keuntungan dari gelombang nasionalisme yang tengah menyapu Thailand.













