kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.198.000   7.000   0,32%
  • USD/IDR 16.693   -37,00   -0,22%
  • IDX 8.147   47,62   0,59%
  • KOMPAS100 1.126   2,81   0,25%
  • LQ45 805   2,56   0,32%
  • ISSI 283   1,12   0,40%
  • IDX30 423   1,84   0,44%
  • IDXHIDIV20 479   -1,03   -0,21%
  • IDX80 124   0,90   0,73%
  • IDXV30 134   0,26   0,20%
  • IDXQ30 132   -0,28   -0,21%

PM Baru Thailand Paparkan Agenda Kebijakan di Tengah Tantangan Ekonomi


Senin, 29 September 2025 / 11:57 WIB
PM Baru Thailand Paparkan Agenda Kebijakan di Tengah Tantangan Ekonomi
ILUSTRASI. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Senin (29/9) memaparkan agenda kebijakan pemerintahnya di hadapan parlemen. REUTERS/Chalinee Thirasupa


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Senin (29/9) memaparkan agenda kebijakan pemerintahnya di hadapan parlemen.

Ia menekankan langkah-langkah cepat untuk memulihkan perekonomian Thailand, yang kini tengah menghadapi tekanan dari tarif impor AS, utang rumah tangga yang tinggi, lemahnya konsumsi domestik, dan penguatan baht.

“Dengan waktu yang terbatas, anggaran yang bukan disusun oleh pemerintah ini, serta posisi sebagai pemerintahan minoritas, kami harus segera menangani tantangan yang sedang dihadapi bangsa,” ujar Anutin di parlemen.

Program Penanganan Utang dan Dukungan UMKM

Dalam rangka meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan bantuan bagi individu dengan utang tidak lebih dari 100.000 baht (sekitar Rp52 juta) serta menyediakan likuiditas hingga 1 juta baht (sekitar Rp520 juta) untuk usaha kecil.

Baca Juga: Kabinet Baru Thailand Kemungkinan Umumkan Rencana Kebijakan pada 29 September 2025

Selain itu, pada Jumat lalu pemerintah mengumumkan rencana peluncuran skema subsidi bersama (co-payment) senilai 47 miliar baht atau sekitar $1,46 miliar. Melalui program ini, pemerintah akan menanggung hingga 60% biaya pembelian makanan dan barang konsumsi tertentu bagi warga Thailand yang memenuhi syarat.

Prioritas Lain: Diplomasi, Perjudian Ilegal, dan Mitigasi Bencana

Selain fokus ekonomi, Anutin juga menyoroti prioritas lain, di antaranya:

  • Penyelesaian damai sengketa perbatasan dengan Kamboja.

  • Penindakan terhadap perjudian ilegal.

  • Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui penggunaan sistem peringatan dini canggih.

Dinamika Politik Jelang Pemilu 2025

Pemerintahan Anutin memiliki waktu terbatas untuk merealisasikan kebijakan ini. Pekan lalu, ia mengumumkan rencana pembubaran parlemen pada akhir Januari 2025, dengan pemilu digelar pada Maret atau awal April.

Dukungan publik terhadap Anutin menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei National Institute of Development Administration (NIDA), elektabilitas Anutin naik menjadi 20,4% dari sebelumnya 9,6%.

Baca Juga: Thailand Genjot Industri Future Food, Ekspor Tembus 1,8 Miliar Baht

Meski demikian, ia masih berada di bawah pemimpin oposisi Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, yang meraih 22,8% dukungan.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Thailand tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lain dengan pertumbuhan hanya 2,5% pada 2024.

Tahun ini, Badan Perencanaan Nasional memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 1,8% hingga 2,3%, dengan risiko perlambatan di paruh kedua 2025 akibat dampak tarif impor AS.

Selanjutnya: Siapa Saja Penerima MBG? Ini 4 Kelompok Sasaran Sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2024

Menarik Dibaca: Rekor Lagi, Harga Emas Mencapai Level US$ 3.799 per troi ons




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×