Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID -Â BANGKOK. Thailand menunda pembelian dua kapal selam militer senilai US$ 724 juta dari China, menyusul kemarahan publik atas kesepakatan kontroversial itu karena ekonomi negeri gajah putih merosot akibat pandemi virus corona baru.
Berdasarkan kesepakatan 2015, Thailand adalah salah satu negara pertama yang membeli perangkat Angkatan Laut dari China dan menyelesaikan pembelian tiga kapal selam pada 2017. Pengiriman kapal selam pertama di 2023.
Pesanan dua lagi seharga 22,5 miliar baht (US$ 724 juta) mendapat persetujuan awal bulan ini dari Sub-Komite Parlemen Thailand, sebuah langkah yang menuai protes publik saat negara itu berjuang dengan ekonomi yang terjun bebas.
Baca Juga: 87 Hari tanpa kasus lokal, Thailand geger setelah seorang wanita positif corona
Angry Thais turun ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan tersebut, dan tagar "Orang tidak ingin kapal selam" menjadi tren di Twitter.
Juru bicara Pemerintah Thailand Anucha Burapachaisri mengumumkan pada Senin (31/8), Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang juga menjabat menteri pertahanan telah "meminta Angkatan Laut untuk mempertimbangkan penundaan" dalam pembelian dua kapal selam tambahan.
"Angkatan Laut Thailand akan bernegosiasi dengan China untuk menunda satu tahun lagi," kata Anucha kepada wartawan seperti dikutip Channel News Asia.
Pemerintahan Prayut yang berpihak pada militer mendapat kecaman dari pemrotes hampir setiap hari yang menuntut pengunduran dirinya dan perombakan total pemerintah, yang oleh para demonstran dianggap tidak sah.
Baca Juga: Ekonomi Thailand anjlok terdalam sejak 1998, pemerintah umumkan lebih banyak stimulus
Perekonomian Thailand juga mengalami salah satu periode terburuknya dalam lebih dari 20 tahun terakhir, menyusut 12,2% pada kuartal kedua karena sektor pariwisata dan ekspor terpukul parah oleh pandemi.
"Perdana Menteri telah memprioritaskan perhatian publik yang mengkhawatirkan perekonomian," ujar Anucha.
Selain mempertanyakan pembelian peralatan militer dan penanganan ekonomi pemerintah, gerakan pro-demokrasi yang sedang berkembang juga menyerukan reformasi pada monarki yang tidak dapat disangkal, topik yang dulunya tabu di Thailand.
Permintaan yang semakin berani dari para pengunjuk rasa yang dipimpin pemuda telah menarik kemarahan dari kamp-kamp royalis, yang telah mengadakan demonstrasi tandingan untuk menuntut agar pengunjuk rasa "tidak menyentuh monarki".
Baca Juga: Thailand dilanda aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak 2014
Lebih dari seribu demonstran yang kebanyakan lebih tua mengenakan kemeja kuning, dianggap sebagai warna kerajaan, berkumpul di stadion pada Minggu (30/8), memegang potret Raja Maha Vajiralongkorn.
Pada Senin (31/8), mereka mengirimkan surat ke Kedutaan Besar Jepang di Bangkok untuk menuntut ekstradisi kritikus pemerintah terkemuka Pavin Chachavalpongpun, yang memulai grup Facebook pribadi untuk mengadakan diskusi terbuka tentang raja.
