Thailand Tutup Perbatasan, Ketegangan dengan Kamboja Memuncak

Selasa, 24 Juni 2025 / 10:55 WIB

Menteri Perdana Thailand Paetongtarn Shinawatra menghadiri KTT ASEAN ke-46, di Kuala Lumpur Convention Centre di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Mei 2025. Pemerintah Thailand menutup seluruh penyeberangan darat ke Kamboja bagi hampir semua pelintas, termasuk wisatawan dan pedagang.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Pemerintah Thailand menutup seluruh penyeberangan darat ke Kamboja bagi hampir semua pelintas, termasuk wisatawan dan pedagang, sebagai respons atas memburuknya hubungan bilateral akibat sengketa perbatasan yang semakin memanas.

Keputusan ini diumumkan militer Thailand pada Senin malam (24/6), dengan alasan utama keamanan nasional.

Ketegangan meningkat setelah insiden bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan akhir bulan lalu yang menewaskan satu tentara Kamboja.

Sejak itu, kedua negara saling menjatuhkan sanksi. Kamboja, misalnya, telah menghentikan seluruh impor bahan bakar dan gas dari Thailand.

Penutupan berlaku di seluruh pos pemeriksaan darat di tujuh provinsi perbatasan Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja.

Militer menyatakan, larangan ini diberlakukan untuk semua kendaraan dan individu, kecuali dalam situasi darurat atau kemanusiaan.

Pengecualian dapat diberikan bagi warga yang membutuhkan perawatan medis, pelajar, atau keperluan mendesak lainnya, dengan persetujuan unit keamanan di masing-masing pos.

"Pembatasan ini diberlakukan sesuai dengan situasi keamanan saat ini, khususnya untuk menangani konflik yang meningkat secara politik, diplomatik, dan militer antara Thailand dan Kamboja," demikian isi pernyataan resmi militer.

Selain alasan keamanan, tindakan ini juga bertujuan mendukung upaya pemberantasan pusat-pusat penipuan ilegal di wilayah Kamboja, yang baru-baru ini disoroti Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

Ia menyatakan, Thailand akan menghentikan pasokan kebutuhan dasar seperti listrik ke wilayah-wilayah yang diduga menjadi basis aktivitas ilegal tersebut.

Namun, kebijakan Paetongtarn menuai kritik, terutama setelah beredarnya rekaman percakapan telepon antara dirinya dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Dalam rekaman itu, Paetongtarn diduga merendahkan seorang komandan militer senior Thailand, sehingga memicu sorotan terhadap kepemimpinannya dalam merespons konflik ini.