Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menghadapi krisis politik besar setelah rekaman percakapan pribadinya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik dan memicu kemarahan luas.
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai “pencitra” dan menyebut Hun Sen dengan panggilan akrab “paman”, yang memicu tuduhan bahwa ia mengabaikan kedaulatan nasional demi hubungan pribadi.
Permintaan Maaf dan Klarifikasi
Dalam konferensi pers pada Kamis (19/6), Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas isi rekaman tersebut. “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas bocornya percakapan saya dengan seorang pemimpin Kamboja yang telah menimbulkan keresahan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan dalam rekaman tersebut adalah bagian dari taktik negosiasi dalam menangani sengketa perbatasan yang sedang berlangsung. Namun, klarifikasi itu tampaknya tidak cukup untuk meredam kemarahan publik maupun elite politik dalam negeri.
Baca Juga: Thailand Bebaskan Pajak Kripto 5 Tahun, Bidik Status Pusat Keuangan Digital Global
Ketegangan Diplomatik dan Gejolak Koalisi
Kementerian Luar Negeri Thailand langsung memanggil duta besar Kamboja dan menyerahkan nota protes resmi terkait kebocoran rekaman. Diketahui, Hun Sen kemudian merilis versi lengkap dari rekaman itu setelah sebagian klip lebih dulu bocor ke publik.
Imbas politik dari skandal ini pun segera terasa. Partai konservatif Bhumjaithai, yang merupakan partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan, secara resmi menarik dukungannya. Pemerintahan Paetongtarn kini hanya menguasai mayoritas tipis di parlemen.
Sejumlah partai lain seperti Chartthaipattana, United Thai Nation, dan Demokrat menggelar pertemuan darurat pada Kamis sore, meski hingga kini belum secara resmi menarik diri dari koalisi.
Ancaman Pemilu Baru atau Kudeta?
Jika satu partai koalisi lagi menarik dukungan, posisi Paetongtarn sebagai perdana menteri bisa menjadi tak bertahan. Situasi ini bisa memicu pemilu baru atau pembentukan koalisi baru oleh partai-partai oposisi.
Ketua Partai Rakyat oposisi, Natthaphong Ruengpanyawut, menyerukan agar Paetongtarn membubarkan parlemen guna mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan krisis untuk memicu instabilitas atau bahkan kudeta militer.
Sejarah Thailand mencatat lebih dari selusin kudeta sejak 1932. Keluarga Shinawatra sendiri telah menjadi sasaran kudeta berulang: Thaksin Shinawatra digulingkan tahun 2006, sementara Yingluck Shinawatra dijatuhkan oleh putusan pengadilan dan kudeta tahun 2014.
Baca Juga: Thailand Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah F1 Tahun 2028, Siapkan Dana US$ 1,2 Miliar
Protes Publik dan Ancaman Hukum
Ratusan pengunjuk rasa, termasuk veteran gerakan anti-Shinawatra “Kaos Kuning”, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintahan menuntut pengunduran diri Paetongtarn.
Di sisi lain, beberapa organisasi telah mengajukan setidaknya tiga petisi hukum, termasuk ke Komisi Antikorupsi Nasional, Biro Investigasi Pusat, dan Komisi Pemilihan Umum dengan tuduhan pelanggaran etika, konstitusi, dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Militer Thailand merespons cepat spekulasi tentang potensi intervensi militer. Panglima Angkatan Darat, Jenderal Pana Claewplodtook, menyatakan bahwa militer “berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan kedaulatan nasional.” Ia menegaskan pentingnya persatuan nasional di tengah gejolak ini.
Lawatan ke Wilayah Konflik
Paetongtarn dijadwalkan mengunjungi wilayah timur laut Thailand pada Jumat, lokasi sengketa yang menjadi latar belakang percakapan kontroversial itu. Ia akan bertemu langsung dengan Letjen Boonsin Padklang, komandan militer yang ia kritik dalam rekaman.
“Sekarang bukan saatnya untuk bertengkar di antara kita sendiri. Kita harus mempertahankan kedaulatan nasional. Pemerintah siap mendukung angkatan bersenjata dengan segala cara,” tegas Paetongtarn.
