kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.668.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.858   36,00   0,20%
  • IDX 6.117   -60,45   -0,98%
  • KOMPAS100 795   -13,93   -1,72%
  • LQ45 599   -10,20   -1,67%
  • ISSI 213   0,20   0,09%
  • IDX30 339   -6,02   -1,75%
  • IDXHIDIV20 415   -6,04   -1,43%
  • IDX80 90   -1,62   -1,76%
  • IDXV30 112   -1,00   -0,89%
  • IDXQ30 108   -1,93   -1,75%

Trump Bakal Bubarkan Kementerian Pendidikan AS, Kenapa?


Sabtu, 08 Maret 2025 / 02:10 WIB
ILUSTRASI. U.S. President Donald Trump gestures as he walks to board Air Force One to depart Washington from Joint Base Andrews in Maryland, February 28, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque 


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Donald Trump bakal membubarkan Kementerian Pendidikan Amerika Serikat (AS). Menurut laporan Wall Street Journal,Jumat (7/2), Trump akan segera menerbitkan surat keputusan pembubaran tersebut paling lambat 13 Maret mendatang.

Trump disebut telah lama ingin membubarkan Kementerian Pendidikan karena menurutnya kementerian itu melakukan penipuan besar. Dia sudah mengusulkan pembubaran sejak periode pertama ia menjabat sebagai Presiden AS, tapi ditolak oleh kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Partai Republik juga berupaya mengurangi pengaruh dan pendanaannya. Menteri Pendidikan baru, Linda McMahon, mendukung rencana ini tetapi menegaskan bahwa pembubaran harus melalui DPR.

Baca Juga: Para Pemimpin Kripto Bertemu Trump, Membangun AS sebagai Pusat Kripto Dunia

Penutupan mendadak dapat mengganggu distribusi puluhan miliar dolar bantuan untuk sekolah K-12 dan mahasiswa. Departemen ini mengawasi 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta, serta mengelola pinjaman mahasiswa senilai $1,6 triliun.

Trump dan penasihatnya, Elon Musk, sebelumnya mencoba membongkar program pemerintah tanpa persetujuan Kongres, seperti Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). 

Jika Trump berhasil membubarkan Departemen Pendidikan, maka ini akan menjadi kali pertama sebuah lembaga setingkat kabinet dihentikan.

Di bawah pemerintahan Joe Biden, kebijakan penghapusan utang mahasiswa dan program kesetaraan Departemen Pendidikan kerap dikritik Partai Republik. Namun, para pendukung Kementerian  ini menilai keberadaannya krusial dalam menjaga standar pendidikan dan akses ke pembiayaan sekolah.




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value How to Manage Your Gen Z Salespeople?

[X]
×