Trump Buka Kerja Sama Nuklir dengan Saudi, Tapi Riyadh Harus Akui Israel

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan rancangan kesepakatan kerja sama energi nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres AS.

Namun, Trump menegaskan kesepakatan tersebut hanya akan berlaku apabila Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel.

Mengutip Reuters, Selasa (25/8/2026), seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan kesepakatan tersebut telah dicapai pada Juli dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi.

Baca Juga: Harga Emas Spot Stabil Rabu (26/8), Pasar Menanti Data Inflasi AS

Kesepakatan itu diserahkan kepada Kongres pada Senin (24/8). Kongres memiliki waktu 90 hari persidangan untuk meninjau kesepakatan tersebut.

"Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan ini hanya akan dilanjutkan jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," ujar pejabat AS tersebut melalui email.

Abraham Accords merupakan serangkaian kesepakatan yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim.

Kesepakatan tersebut sebelumnya melibatkan Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko dan Sudan pada 2020 dan 2021.

Namun, Arab Saudi hingga kini belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun 2% Rabu (26/8), Iran dan Oman Bahas Pembukaan Selat Hormuz

Saudi Syaratkan Negara Palestina

Beberapa hari setelah kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi dicapai pada Juli, Trump menetapkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai syarat agar kesepakatan tersebut dapat diberlakukan.

Mantan Presiden AS Joe Biden sebelumnya juga mendorong kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi dan berupaya mengaitkannya dengan normalisasi hubungan Israel-Saudi.

Pada 2023, para diplomat menilai Riyadh sudah semakin dekat dengan keputusan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, pecahnya perang Israel dengan Hamas di Gaza pada Oktober 2023 mengubah situasi tersebut.

Arab Saudi kemudian menegaskan bahwa pihaknya menginginkan jalur yang tidak dapat dibatalkan menuju pembentukan negara Palestina sebelum bersedia mengakui Israel.

Baca Juga: Harga Minyak Turun Lebih dari 3%, Investor Abaikan Sanksi AS Terhadap Iran

Proyek Nuklir Puluhan Miliar Dolar

Kesepakatan nuklir tersebut memiliki jangka waktu 30 tahun dan mencakup pembangunan reaktor AP1000.

Proyek ini diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar dan berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Westinghouse, perusahaan yang dimiliki bersama oleh Cameco dan Brookfield Asset Management yang berbasis di Kanada.

Menurut dua sumber di Kongres, kesepakatan tersebut telah dikirimkan kepada pimpinan Kongres dan diperkirakan akan diteruskan kepada komite terkait pada Rabu (26/8).

Jika Kongres tidak menolak kesepakatan tersebut dalam waktu 90 hari persidangan, perjanjian akan mulai berlaku.

Apabila Kongres menolak, Trump dapat menggunakan hak veto. Namun, Kongres membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga untuk mengesampingkan veto presiden.

Baca Juga: IMF: Ekonomi Global Mampu Hadapi Guncangan Energi, Kekhawatiran Fiskal Jadi Sorotan

Tuai Kritik

Kesepakatan nuklir tersebut mendapat kritik dari sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat dan kelompok yang bergerak di bidang nonproliferasi nuklir.

Mereka menyoroti tidak adanya larangan bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium atau pemrosesan ulang limbah nuklir. Kedua aktivitas tersebut dinilai dapat menjadi jalur potensial untuk menghasilkan senjata nuklir.

Sebagai pembanding, UEA menyetujui pembatasan tersebut dalam kesepakatan nuklir sipil dengan AS pada 2009. Ketentuan tersebut dikenal sebagai "gold standard" dalam kerja sama nuklir.

Baca Juga: Apple Gebrak Pasar AI, Mac Mini dan Mac Studio Baru Meluncur

Pemerintahan Trump mengatakan kesepakatan dengan Arab Saudi telah memuat langkah-langkah nonproliferasi yang diwajibkan berdasarkan hukum AS.

Namun, Henry Sokolski, kepala Nonproliferation Policy Education Center, menilai proses pengajuan kesepakatan ke Kongres membuka kemungkinan perjanjian tersebut tetap berjalan tanpa syarat normalisasi dengan Israel maupun pembatasan proliferasi yang lebih ketat.

"Ini jelas bukan kondisi ideal jika Anda serius ingin mencegah pengayaan uranium dan memastikan pengakuan terhadap Israel," kata Sokolski.