Trump Klaim AS Ambil Alih Sementara Venezuela Usai Penangkapan Nicolas Maduro

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (3/1/2026) menyatakan bahwa Amerika Serikat mengambil alih kendali sementara atas Venezuela setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah operasi militer berani dan membawanya ke New York untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba.

“Kami akan menjalankan negara tersebut sampai pada waktunya dapat dilakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida.

“Kami tidak bisa mengambil risiko jika Venezuela diambil alih oleh pihak lain yang tidak memikirkan kepentingan rakyat Venezuela.” tambahnya.

Trump mengatakan, sebagai bagian dari pengambilalihan tersebut, perusahaan-perusahaan minyak besar asal AS akan masuk ke Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang telah lama rusak parah. Namun para pakar menilai proses pemulihan tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Operasi Militer dan Penangkapan Maduro

Trump menjelaskan bahwa dalam operasi dramatis yang dilakukan semalam, pasukan khusus AS menyerbu fasilitas-fasilitas militer Venezuela dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas. Dalam operasi tersebut, Maduro ditangkap di atau di sekitar salah satu rumah amannya.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian dibawa ke kapal Angkatan Laut AS di lepas pantai Venezuela sebelum diterbangkan ke Amerika Serikat pada Sabtu malam. Rekaman video memperlihatkan sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Stewart, sekitar 97 kilometer barat laut New York City.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman AS mengonfirmasi bahwa Maduro telah tiba di New York. Video selanjutnya menunjukkan iring-iringan kendaraan keamanan ketat memasuki Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

Maduro, yang telah didakwa atas sejumlah tuduhan di AS termasuk konspirasi narco-terorisme, dijadwalkan menjalani sidang pendahuluan di pengadilan federal Manhattan pada Senin mendatang. Sementara itu, Cilia Flores juga menghadapi dakwaan serius, termasuk konspirasi impor kokain.

Legitimasi Dipertanyakan dan Reaksi Venezuela

Meski Trump mengklaim AS mengambil alih Venezuela, belum jelas bagaimana Washington akan mengelola negara tersebut. Pasukan AS tidak menguasai wilayah Venezuela secara penuh, sementara pemerintahan Maduro di Caracas masih berfungsi dan menolak bekerja sama dengan AS.

Trump juga tidak menjelaskan siapa yang akan memimpin Venezuela ketika AS nantinya menyerahkan kembali kendali.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, yang disebut-sebut sebagai penerus Maduro, muncul di televisi nasional bersama para pejabat tinggi Venezuela dan mengecam tindakan AS sebagai penculikan.

“Kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores,” kata Rodriguez, seraya menyebut Maduro sebagai “satu-satunya presiden Venezuela yang sah.” Sebuah pengadilan Venezuela kemudian memerintahkan Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara.

Di dalam negeri AS, sejumlah pakar hukum mempertanyakan legalitas operasi penangkapan terhadap kepala negara asing. Politikus Partai Demokrat juga menyatakan bahwa mereka merasa disesatkan dalam pengarahan sebelumnya dan menuntut penjelasan rinci mengenai langkah AS selanjutnya.

Potensi Kekosongan Kekuasaan

Situasi di Venezuela pada Sabtu dilaporkan relatif tenang. Tentara berpatroli di beberapa wilayah, sementara kelompok kecil pendukung Maduro berkumpul di Caracas. Namun sebagian warga menyambut peristiwa tersebut dengan lega.

“Saya senang. Sempat ragu apakah ini benar-benar terjadi karena rasanya seperti film,” ujar Carolina Pimentel (37), seorang pedagang di kota Maracay.

Trump, yang didampingi Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, tidak memberikan jawaban rinci terkait bagaimana AS akan menjalankan Venezuela di tengah pemerintahan dan militer lokal yang masih aktif.

“Orang-orang yang berdiri di belakang saya inilah yang akan mengawasi,” kata Trump, merujuk pada Rubio dan Hegseth. Ia juga menyatakan terbuka untuk mengirim pasukan darat AS ke Venezuela. “Kami tidak takut menurunkan pasukan,” tegasnya.

Penggulingan Maduro, yang selama lebih dari 12 tahun memimpin Venezuela dengan tangan besi dan kerap disebut sebagai diktator oleh para pengkritiknya, dikhawatirkan memicu kekosongan kekuasaan di negara yang berbatasan dengan Kolombia, Brasil, Guyana, dan kawasan Karibia.

Trump juga secara terbuka menutup kemungkinan bekerja sama dengan pemimpin oposisi Maria Corina Machado, yang selama ini dianggap sebagai lawan politik paling kredibel Maduro.

Trump menyebut Machado tidak memiliki dukungan dan respek yang cukup di dalam negeri, meski ia meraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu.

Bayang-Bayang Intervensi Masa Lalu

Pernyataan Trump mengenai kemungkinan kehadiran militer AS tanpa batas waktu mengingatkan pada invasi AS ke Irak dan Afghanistan, yang berakhir dengan penarikan pasukan setelah bertahun-tahun pendudukan mahal dan ribuan korban jiwa.

Sebelumnya, Trump kerap mengkritik intervensi semacam itu. Pada debat presiden 2016, ia menyebut invasi Irak sebagai “kesalahan besar,” dan pada 2021 menyatakan bangga menjadi presiden pertama dalam beberapa dekade yang tidak memulai perang baru.

Sebelum operasi ini, AS terakhir kali melakukan intervensi langsung di kawasan Amerika Latin adalah invasi Panama 37 tahun lalu untuk menggulingkan Manuel Noriega atas tuduhan perdagangan narkoba—tuduhan serupa yang kini dialamatkan kepada Maduro.

Langkah Trump juga menghidupkan kembali bayang-bayang Doktrin Monroe dan praktik “diplomasi kapal perang” AS di Amerika Latin. Bahkan, Trump menyindir kemungkinan versi baru doktrin tersebut dengan menyebutnya sebagai “Donroe Doctrine.”

Reaksi internasional pun beragam. Presiden Argentina Javier Milei memuji “kebebasan baru” Venezuela, sementara Meksiko mengecam keras intervensi tersebut. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut tindakan AS telah melewati “garis yang tidak dapat diterima.”

Rusia dan China, dua pendukung utama Venezuela, turut mengkritik keras langkah Washington. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa AS telah melanggar hukum internasional, kedaulatan Venezuela, serta mengancam stabilitas Amerika Latin dan Karibia.

Risiko Politik bagi Trump di Dalam Negeri

Trump menegaskan bahwa pendudukan AS di Venezuela “tidak akan menghabiskan satu sen pun” karena biaya akan diganti dari hasil minyak Venezuela. Pernyataan ini mengingatkan pada argumen serupa menjelang Perang Irak 2003, yang pada akhirnya menelan biaya setidaknya US$2 triliun bagi AS.

Fokus Trump pada kebijakan luar negeri juga memberi amunisi bagi Partai Demokrat menjelang pemilu paruh waktu Kongres pada November, di mana kendali atas DPR dan Senat diperebutkan dengan margin tipis. Survei menunjukkan isu utama pemilih adalah tingginya harga kebutuhan domestik, bukan kebijakan luar negeri.

Selain itu, Trump berisiko kehilangan dukungan sebagian basis pendukungnya yang mengusung agenda “America First” dan menolak intervensi asing. Anggota Kongres Partai Republik Marjorie Taylor Greene bahkan menulis di media sosial, “Inilah yang banyak orang MAGA kira akan berakhir. Ternyata kami salah besar.”